PDIP: Tugas Menkeu Jaga Keberlangsungan Fiskal, Jangan Sampai Kita Jadi Negara Gagal

Kritik keras disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani karena belum mampu mengangkat ekonomi Indonesia.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa pada kuartal IV 2020, laju perekonomian Indonesia merosot di angka minus (-) 2,19 persen. Sementara secara keseluruhan, di tahun 2020 ekonomi Indonesia minus (-) 2,07 persen.

Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, anggota Komisi IX DPR Hendrawan Supratikno mengingatkan bahwa seorang Menkeu bertanggung jawab atas menjaga keberlanjutan fiskal negara.

“Tugas terpenting Menkeu adalah menjaga keberlanjutan fiskal (fiscal sustainability). Jangan sampai kita jadi negara gagal fiskal,” ujar Hendrawan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Hendrawan sudah menduga bahwa pada kuartal IV 2020 ekonomi Indonesia masih mengalami kemerosotan tajam setelah dipukul tiga kuartal sebelumnya oleh pandemi Covid-19.

Sebab, telah terjadi pukulan dari dua sisi, yaitu pandemi dan resesi, yang melumpuhkan sebagian besar kegiatan ekonomi.

“Prof. Boediono pakai istilah "paralisis", ekonomi yang membeku. Masih mending kita tidak terjun lebih dalam, karena pasar domestik yang luas, dan sektor pertanian yang cukup bertahan,” katanya.

Menurutnya, saat ini terpenting adalah menjamin agar kebijakan pemerintah dalam kondisi sulit ini tepat sasaran, tepat manfaat dan tepat hukum.

“Jangan sampai sumber daya yang terbatas, yang sebagian besar dibelanjai dengan utang, tidak memberi dampak seperti harapan kita,” imbuhnya.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini meramalkan untuk target 5 persen ekonomi nasional di 2021, belum begitu bersinar dan meminta agar pemerintah realistis.

“Belum bisa bangkit mendadak. Semua harus realistis. Angka 5 persen dipatok untuk menghitung anggaran, itu sebab disebut asumsi (anggapan). Syukur bila jadi acuan target,” tandasnya.