Berita

Gedung KPK/RMOL

Politik

Kasus Bansos, KPK Diyakini Segera Ungkap Temuan MAKI Soal Anggota DPR Berinisial ACH

MINGGU, 07 FEBRUARI 2021 | 07:25 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini akan segera mengungkapkan pihak-pihak turut menikmati korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) di tengah pandemi Covid-19.

Keyakinan itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto atas temuan baru yang disampaikan oleh Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dalam perkara bansos yang menjerat Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial.

Menurut Satyo, MAKI dipastikan sudah memiliki data soal dugaan keterlibatan aktor di Senayan dengan inisial ACH, yang menjadi inisiator kode "Bina Lingkungan”.


Kode itu kemudian digunakan 12 perusahaan untuk mendapatkan proyek pengadaan bansos yang diduga disetujui oleh pejabat eselon I di Kementerian Sosial (Kemensos) berinisial PN.

"Saat ini, tentunya KPK sedang melakukan collecting data dan kroscek dengan para tersangka yang sudah ditahan, tentunya KPK akan menelusuri setiap alokasi kuota berikut aliran uangnya," ujar Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/2).

Sehingga, kata Satyo, pada saatnya semua pihak yang terkait dengan upaya pengaturan kuota bansos dan menikmati manfaat dari proses koruptif akan diperiksa oleh KPK.

"Dan segera akan ada tersangka baru dalam kasus korupsi bansos tersebut," pungkas Satyo.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

Kreditur Tak Boleh Cuci Tangan: OJK Perketat Aturan Penagihan Utang Pasca Tragedi Kalibata

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:15

Dolar Melemah di Tengah Data Tenaga Kerja AS yang Variatif

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:00

Penghormatan 75 Tahun Pengabdian: Memori Kolektif Haji dalam Buku Pamungkas Ditjen PHU

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:48

Emas Menguat Didorong Data Pengangguran AS dan Prospek Pemangkasan Suku Bunga Fed

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:23

Bursa Eropa Tumbang Dihantam Data Ketenagakerjaan AS dan Kecemasan Global

Rabu, 17 Desember 2025 | 07:01

Pembatasan Truk saat Nataru Bisa Picu Kenaikan Biaya Logistik

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:46

Dokter Tifa Kecewa Penyidik Perlihatkan Ijazah Jokowi cuma 10 Menit

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:35

Lompatan Cara Belajar

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:22

Jakarta Hasilkan Bahan Bakar Alternatif dari RDF Plant Rorotan

Rabu, 17 Desember 2025 | 06:11

Dedi Mulyadi Larang Angkot di Puncak Beroperasi selama Nataru

Rabu, 17 Desember 2025 | 05:48

Selengkapnya