Berita

Proyek PT Sorik Merapi Geothermal Power Plant/Ist

Nusantara

ADPPI Apresiasi Langkah Cepat Kementerian ESDM Atas Kebocoran Pipa PLTP Sorik Merapi

JUMAT, 05 FEBRUARI 2021 | 21:15 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Langkah investigasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementrian ESDM terkait kebocoran pipa gas proyek PLTP Sorik Merapi diapresiasi Asosiasi Daerah Penghasil Panasbumi Indonesia (ADPPI).

Ketua Umum ADPPI, Hasanuddin mengatakan, investigasi tersebut merupakan bagian dari tugas Ditjen EBTKE Kementerian ESDM dalam melaksanakan pengawasan.

"Kami juga mengapresiasi langkah Komisi VII DPR melakukan rapat dengar pendapat bersama Ditjen EBTKE Kementerian ESDM RI menghadirkan pihak PT SMGP pada hari Rabu kemarin," ujar Hasanuddin melalui keterangannya, Jumat (5/2).


Hasanuddin berharap, rekomendasi hasil investigasi dan hasil RDP di Komisi VII DPR RI menjadi materi rujukan pihak terkait dalam menyelesaikan peristiwa di PLTP Sorik Merapi dengan tetap berpedoman pada  UU 21/2014 tentang Panas Bumi dan aturan hukum yang berlaku.

Terhadap peristiwa tersebut, Hasanuddin berharap Kementerian ESDM dapat mengevaluasi kembali pelaksanaan fungsi pengawasan dengan tetap fokus pada upaya pencegahan serta mengeluarkan aturan pelaksanaan pengawasan yang harus dijalankan pihak IPP/BUMN yang bergerak di bidang pengusahaan panas bumi.

"Kami berpendapat bahwa tidak serta merta pihak IPP dipersalahkan sendiri, tanpa tanggung jawab pihak berwenang karena menjadi satu kesatuan sebagaimana ketentuan UU 21/2021," ujar Hasanuddin.

Terhadap peristiwa ini, tambah Hasanuddin, diharapkan tidak berdampak bagi pengembangan panas bumi di Indonesia di masa yang akan datang.

"Semoga peristiwa ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan segera dituntaskan berdasarkan fakta dan proses yang transparan serta berkeadilan, khususnya bagi korban peristiwa tersebut," demikian Hasanuddin.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya