Berita

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim/Net

Politik

Bupati Terpilih Sabu Raijua Ternyata Warga AS, Komisi II DPR: Memalukan Dan Amburadul!

KAMIS, 04 FEBRUARI 2021 | 22:09 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Status bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tengara Timur (NTT), Orient P. Riwu Kore, yang terbukti sebagai warga negara Amerika Serikat (AS), ditanggapi Komisi II DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Luqman Hakim menyatakan, peristiwa ini menandakan adanya persoalan di dalam sistem kependudukan di dalam negeri.

"Ini peristiwa memprihatinkan dan memalukan, sekaligus menunjukkan sistem data kependudukan kita masih amburadul," ucap Luqman dalam siaran pers yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (4/2).


Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyarankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar bisa bergerak cepat memperbaiki sistem kependudukan, agar ke depan tidak kecolongan lagi.

"Pak Jenderal Tito sebagai Mendagri dengan pengalamannya sebagai Kapolri, saya percaya dapat memperbaiki problem sistem kependudukan kita seraca cepat dan tepat," ungkapnya.

Terkait persoalan ini, Komisi II DPR, kata Luqman, akan memanggil Mendagri M. Tito Karnavian untuk membahas lebih jauh terkait data kependudukan.

Lebih lanjut, Luqman turut bekomentar terkait nasib Orient P. Riwu Kore yang sudah memenangkan pemilihan bupati Sabu Raijua, namun terbukti memiliki status sebagai warga negara AS, berdasarkan surat Kedutaan Besar AS untuk Indonesia yang dikirimkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Otomatis (Orient P. Riwu Kore) gugur sebagai calon kepala daerah. Bukan hanya kemenangannya, tetapi posisinya sebagai calon kepala daerah batal demi hukum," demikian Luqman Hakim.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya