Berita

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto/Net

Politik

LP3ES: Polri Semakin Miliki Peran Dalam Dinamika Politik Indonesia

KAMIS, 04 FEBRUARI 2021 | 00:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Polri semakin memiliki peran dalam dinamika politik di Indonesia belakangan ini.

Direktur Center for Media and Democracy LP3ES, Wijayanto menyebutkan, peranan Polri mulai muncul mulai dari gelaran pilkada, isu omnibus law hingga berada dalamperan strategis di lembaga non kepolisian.

Hal tersebut dikatakan Wijayanto dalam webinar Forum 100 Ilmuwan Sosial Politik LP3ES bertema "Institusi Polri, Kepemimpinan Baru Versus Masa Depan Demokrasi", Rabu (3/2).


"Misalnya, pada Pilkada Serentak 2020 yang secara digital paling aktif dikampanyekan oleh Polres Trenggalek. Di kasus Omnibus Law pun akun-akun yang mengklaim diri mereka sebagai polisi pun turut mengangkat isu-isu omnibus law," ujar Wijayanto.  

Kata dia, dengan restu Presiden Joko Widodo juga kemudian sejumlah perwira tinggi Polri dalam menjadi pimpinan di lembaga strategis.

"Jokowi juga memberikan peran yang begitu besar kepada polisi untuk ada di PSSI (Komjen Mochammad Iriawan), Kementerian Dalam Negeri (Jenderal Pol Purn Tito Karnavian), Kementerian Industri (Komjen Setyo Wasisto, Bulog), KPK (Komjen Firli Bahuri), dan sebagainya," jelasnya.

Realita yang terjadi dewasa ini, bagi Wijayanto, mengingatkan kepada tesis dari akademi Jacqui Baker yang pada tahun 2012.

"Jacqui Baker mengungkapkan bahwa setelah reformasi, posisi dominan TNI dalam pemerintahan di Orde Baru akan digantikan oleh Kepolisian," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya