Kudeta Militer Myanmar, PBB Khawatirkan Nasib 600 Ribu Muslim Rohingya

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyoroti nasib 600 ribu Muslim Rohingya yang masih berada di Myanmar di tengah kudeta militer yang terjadi.

Jurubicara PBB, Stephane Dujarric pada Senin (1/2) mengatakan, ketegangan di Myanmar saat ini kemungkinan membuat orang Rohingya sulit bergerak untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan.

"Ada sekitar 600 ribu orang Rohingya yang tetap berada di negara bagian Rakhine, termasuk 120 ribu orang yang secara efektif dikurung di kamp. Mereka tidak dapat bergerak bebas dan memiliki akses yang sangat terbatas ke layanan kesehatan dan pendidikan dasar," terang Dujarric, seperti dikutip Reuters.

Kekhawatiran PBB terhadap Rohingya sendiri bukan tanpa alasan. Pada 2017, militer Myanmar dilaporkan melakukan tindakan keras kepada etnis Rohingya yang membuat lebih dari 700 ribu di antara mereka melarikan diri ke Bangladesh.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan negara-negara Barat meyakini jika militer Myanmar berupaya melakukan genosida, meski hal tersebut dibantah.

"Jadi ketakutan kami adalah bahwa peristiwa tersebut dapat memperburuk situasi bagi mereka," kata Dujarric.

Menurut para diplomat, Dewan Keamanan PBB berencana untuk menggelar pertemuan tertutup untuk membahas situasi di Myanmar saat ini.

"Kami ingin mengatasi ancaman jangka panjang terhadap perdamaian dan keamanan, tentu saja bekerja sama erat dengan negara tetangga Myanmar di Asia dan ASEAN," jelas Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward yang saat ini menjabat sebagai presiden DK PBB untuk Februari.

Pada Senin dini hari, militer Myanmar menangkap dan menahan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi bersama dengan para pejabat partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).

Militer kemudian menyerahkan kekuasaan kepada Panglima Militer Min Aung Hlaing dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.