Berita

Ukraina/Net

Dunia

Survei: Masih Banyak Penduduk Ukraina Menginginkan Penggunaan Bahasa Rusia

SELASA, 02 FEBRUARI 2021 | 09:33 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Setengah penduduk Ukraina menolak larangan saluran TV Rusia oleh pemerintah karena ingin menonton dalam bahasa Rusia.

Survei yang dilakukan oleh Pusat Pemantauan Sosial yang dirilis di situs Social Monitoring pada Senin (1/2) menunjukkan, 49,9 persen responden menganggap larangan saluran TV Rusia di Ukraina adalah sebuah kesalahan.

Survei itu dilakukan di antara lebih dari 3.000 penduduk Ukraina, kecuali mereka yang tinggal di daerah Donbass.


Selain itu, sebanyak 53,6 persen responden juga menyebut larangan film dan aktor Rusia tertentu dianggap sebagai kesalahan.

Lebih dari 39 persen peserta jajak pendapat mengatakan mereka ingin menonton program TV dalam bahasa Rusia dan Ukraina. Hanya 17 persen yang mengatakan ingin menonton TV hanya dalam bahasa Ukraina. Sekitar 48 persen warga Ukraina menganggap larangan media sosial Rusia membatasi hak warga negara.

Pada Mei 2019, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menandatangani UU bahasa baru yang memperluas penggunaan bahasa Ukraina dalam kehidupan publik.

UU itu menjadikan penggunaan bahasa Ukraina wajib bagi otoritas negara bagian dan lokal, lembaga pendidikan, dan sektor layanan.

Moskow telah mengkritik langkah-langkah legislatif yang diambil oleh Kiev, mengatakan mereka menargetkan bahasa Rusia, yang digunakan oleh sebagian besar warga Ukraina.

Pada akhir bulan lalu, Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolay Patrushev menyebut UU yang baru-baru ini diadopsi Kiev yang memerintahkan sektor jasa untuk beralih secara eksklusif menggunakan bahasa Ukraina sebagai kelanjutan dari tindakan Russophobia oleh politisi yang menerima instruksi dari Amerika Serikat.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

KPK Terbitkan Sprindik Baru Terkait TPPU Wali Kota Madiun Maidi

Rabu, 23 September 2026 | 18:27

Pemerintah Sediakan Pendidikan Gratis Mulai TK hingga SMA Lewat Dana BOS

Rabu, 23 September 2026 | 18:19

IHSG-Rupiah Kompak Parkir di Zona Hijau Usai BI Tahan Suku Bunga

Rabu, 23 September 2026 | 17:58

Beli Tiket MotoGP Indonesia 2026 via wondr by BNI Diskon hingga Rp300 Ribu

Rabu, 23 September 2026 | 17:41

Anggota DPRD Hingga Petinggi LSM Diperiksa KPK dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 23 September 2026 | 17:38

Prabowo Bentuk Tim Khusus Kaji Rencana Gratiskan Kuliah di PTN

Rabu, 23 September 2026 | 17:34

Bos BI Ungkap Investasi Asing Masuk RI Rp7,1Triliun, Ditopang SBN

Rabu, 23 September 2026 | 17:18

Legislator Nasdem Dorong Pembenahan Pelayaran, Belajar dari Kereta Api

Rabu, 23 September 2026 | 17:09

Pemerintah Bisa Lebih Repot Bila Daya Beli Kelas Menengah Terus Tertekan

Rabu, 23 September 2026 | 17:01

Prabowo Pantau Karhutla Sumatra-Kalimantan, 209,78 Hektare Masih Dipadamkan

Rabu, 23 September 2026 | 16:52

Selengkapnya