Berita

Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi ditahan di Naypyidaw di tengah kudeta militer/Reuters

Dunia

Kudeta Militer Di Myanmar, Jaringan Seluler Terganggu, Bank Tutup

SENIN, 01 FEBRUARI 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Myanmar mengundang sorotan publik dunia awal pekan ini (Senin, 1/1) dengan kabar bahwa militer negara tersebut merebut kekuasaan dan mengumumkan keadaan darurat selama satu tahun.

Langkah ini diambil menyusul ketegangan yang meningkat antara pemerintah sipil dan militer setelah pemilihan parlemen November tahun lalu.

Bukan hanya itu, pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint serta sejumlah pejabat senior lain dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) juga ditahan di Naypyidaw.


Di hari yang sama, sebuah video yang disiarkan di televisi milik militer mengatakan bahwa kekuasaan telah diserahkan kepada panglima angkatan bersenjata Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Mereka menyebut bahwa hal ini dilakukan karena kecurangan dalam pemungutan suara November lalu.

Akibat pengambilalihan kekuasaan oleh militer itu, situasi di lapangan menjadi kacau.

Kabar yang dimuat BBC menyebut, koneksi data seluler dan internet dari beberapa layanan telepon telah terganggu di kota-kota besar, sementara lembaga penyiaran negara MRTV mengatakan sedang mengalami masalah teknis dan tidak mengudara.

Bukan hanya itu, komunikasi di Naypyitaw juga terputus dan sulit untuk menilai situasi di sana.

Sektor perbankan juga terganggu. Menurut Asosiasi Bank Myanmar, bank untuk sementara waktu menghentikan semua layanan keuangan.

Orang-orang terlihat mengantri di ATM di Yangon di tengah ekspektasi krisis uang tunai dalam beberapa hari mendatang.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya