Berita

Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo/Net

Politik

Bamsoet Tunggu Implementasi Restorative Justice Era Kapolri Jenderal Listyo Sigit

RABU, 27 JANUARI 2021 | 16:01 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meyakini di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Polri bisa melakukan banyak lompatan besar.

Khususnya, dalam hal penegakan hukum tanpa pandang bulu, penerapan restorative justice dalam mendukung terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korban, peningkatan pelayanan publik, hingga penerapan teknologi informasi dalam mendukung kinerja Polri.

"Sebagaimana konsepsi Presisi yang ditawarkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yakni menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan," ujar Bamsoet usai pelantikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Jakarta, Rabu (27/1).


Bamsoet memandang, langkah Listyo Sigit yang akan menjadikan Polsek sebagai sentra resolusi dan penyelesaian persoalan dengan keadilan restoratif, patut segera diimplementasikan.

Dengan demikian, kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, tidak seluruh kasus hukum ditindaklanjuti ke pengadilan, melainkan bisa diselesaikan dengan mengedepankan keadilan restoratif.

"Penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan, selama aspek keadilan terhadap korban maupun pelaku terpenuhi, akan menjadi terobosan besar bagi Polri. Sekaligus mencegah moral hazard bagi para aparat kepolisian. Di sisi lain juga bisa menjadikan Polsek sebagai gerbang terdepan dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban di masyarakat," jelasnya.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI ini juga menyoroti hasil survei tatap muka yang diselenggarakan Litbang Kompas pada Januari 2021 di 34 provinsi. Menunjukkan citra Polri diapresiasi 71 persen responden.

Penilaian itu cukup stabil dibandingkan dengan survei periode sebelumnya pada Agustus 2020, yakni 71,9 persen.

"Walaupun hasil surveinya sudah cukup baik, bukan berarti tugas berat menjadikan Polri lebih humanis sudah terhenti," tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya