Berita

Pemerintahan Joe Biden memastikan akan mendorong solusi dua negara bagi Israel-Palestina/Amelia Fitriani

Dunia

Di Hadapan PBB, AS Jamin Solusi Dua Negara Untuk Israel-Palestina

RABU, 27 JANUARI 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Palestina menjadi salah satu isu yang mengundang sorotan tersendiri dari pemerintahan baru Joe Biden di Amerika Serikat.

Dutabesar Amerika Serikat untuk PBB Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Biden akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak.

“Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, saat menyampaikan kabar tersebut kepada publik (Selasa, 26/1).


Mills mengatakan pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Trump dan akan terus mendesak negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," kata Mills.

"Ini akan melibatkan pembaruan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Mills juga menjelaskan bahwa Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk memulihkan program bantuan Amerika Serikat yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

"Dan untuk mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Amerika Serikat terakhir,” tambah Mills.

Pengumuman tersebut adalah permulaan dari pembalikan kebijakan pemerintahan Donald Trump sebelumnya yang menawarkan dukungan luas kepada Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seringkali dengan mengorbankan hak-hak Palestina.

Biden diperkirakan akan mengambil pendekatan jalan tengah terhadap konflik yang serupa dengan pemerintahan Demokrat sebelumnya.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Sejarah Baru! Hattrick Perdana Messi Bawa Argentina Libas Aljazair dan Samai Rekor Klose

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:15

KPK Buka Peluang Kembangkan Penyidikan Kasus Bea Cukai yang Seret Nama Djaka Budi Utama

Rabu, 17 Juni 2026 | 10:01

Reog Sekolah Rakyat Ponorogo Raih Penghargaan di Ajang Piala Presiden

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:34

Pemerintah Hentikan Sementara MBG Selama Libur Sekolah

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:32

Mahfud MD Nilai Dadan Hindayana Layak Dihukum Mati Jika Terbukti Korupsi

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Kembali ke Level 78 Dolar AS

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:19

Harta Wamenko Pangan Hanif Faisol Tembus Rp8,9 Miliar, Naik Tajam Sejak 2022

Rabu, 17 Juni 2026 | 09:04

Bursa Asia Dibuka Merah, Kospi Pimpin Penurunan

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:52

Bayan Resources Siap Tebar Dividen Rp 8,96 Triliun dari Laba Buku 2025

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:40

Wall Street Variatif, Dow Jones Terbang Tinggi

Rabu, 17 Juni 2026 | 08:23

Selengkapnya