Berita

Pemerintahan Joe Biden memastikan akan mendorong solusi dua negara bagi Israel-Palestina/Amelia Fitriani

Dunia

Di Hadapan PBB, AS Jamin Solusi Dua Negara Untuk Israel-Palestina

RABU, 27 JANUARI 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Palestina menjadi salah satu isu yang mengundang sorotan tersendiri dari pemerintahan baru Joe Biden di Amerika Serikat.

Dutabesar Amerika Serikat untuk PBB Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Biden akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak.

“Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, saat menyampaikan kabar tersebut kepada publik (Selasa, 26/1).


Mills mengatakan pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Trump dan akan terus mendesak negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," kata Mills.

"Ini akan melibatkan pembaruan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Mills juga menjelaskan bahwa Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk memulihkan program bantuan Amerika Serikat yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

"Dan untuk mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Amerika Serikat terakhir,” tambah Mills.

Pengumuman tersebut adalah permulaan dari pembalikan kebijakan pemerintahan Donald Trump sebelumnya yang menawarkan dukungan luas kepada Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seringkali dengan mengorbankan hak-hak Palestina.

Biden diperkirakan akan mengambil pendekatan jalan tengah terhadap konflik yang serupa dengan pemerintahan Demokrat sebelumnya.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

SOFA Siapkan Rp131 Miliar untuk Proyek Sampah Jadi Energi

Sabtu, 19 September 2026 | 14:14

Menimbang Kembali POD South Andaman

Sabtu, 19 September 2026 | 13:46

Prabowo Teriak “Free Palestine” Tiga Kali, Singgung Indonesia Tak Berdaya Bantu Palestina

Sabtu, 19 September 2026 | 13:45

HUT ke-81 TNI di Monas, Prabowo Dijadwalkan Jadi Irup

Sabtu, 19 September 2026 | 13:27

Kejagung Turun Tangan Kawal Proyek Jalan IKN Senilai Rp3,986 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 13:24

Saham BMW Anjlok 4,46 Persen

Sabtu, 19 September 2026 | 12:59

Ratusan Hotel di Bali Bangkrut Lalu Dilego

Sabtu, 19 September 2026 | 12:36

Penanaman Pohon Bukti Nyata Kontribusi Alumni Unpad

Sabtu, 19 September 2026 | 12:17

Pasar Minggu Bakal Disulap Jadi Kawasan Terintegrasi, Investasinya Rp1 Triliun

Sabtu, 19 September 2026 | 12:13

Jarnas Prabowo-Gibran Minta Kebun Sawit Rakyat di Kawasan Hutan Tak Digusur

Sabtu, 19 September 2026 | 11:45

Selengkapnya