Berita

Pemerintahan Joe Biden memastikan akan mendorong solusi dua negara bagi Israel-Palestina/Amelia Fitriani

Dunia

Di Hadapan PBB, AS Jamin Solusi Dua Negara Untuk Israel-Palestina

RABU, 27 JANUARI 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Palestina menjadi salah satu isu yang mengundang sorotan tersendiri dari pemerintahan baru Joe Biden di Amerika Serikat.

Dutabesar Amerika Serikat untuk PBB Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Biden akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak.

“Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, saat menyampaikan kabar tersebut kepada publik (Selasa, 26/1).


Mills mengatakan pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Trump dan akan terus mendesak negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," kata Mills.

"Ini akan melibatkan pembaruan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Mills juga menjelaskan bahwa Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk memulihkan program bantuan Amerika Serikat yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

"Dan untuk mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Amerika Serikat terakhir,” tambah Mills.

Pengumuman tersebut adalah permulaan dari pembalikan kebijakan pemerintahan Donald Trump sebelumnya yang menawarkan dukungan luas kepada Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seringkali dengan mengorbankan hak-hak Palestina.

Biden diperkirakan akan mengambil pendekatan jalan tengah terhadap konflik yang serupa dengan pemerintahan Demokrat sebelumnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Pergantian Kapolri untuk Antisipasi Putusan MK soal Gibran

Kamis, 01 Oktober 2026 | 18:19

UPDATE

Trump Tunjuk Katie Zacharia Jadi Sekretaris Pers Gedung Putih

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:27

Saat Outing Kantor Bergeser Jadi Strategi Korporat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 10:09

Harga Emas Meroket di Akhir Pekan Jadi Semahal Ini

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:57

FORU Anjlok 11,39 Persen, Transaksi Tembus Rp253 Miliar saat IHSG Rebound

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:44

Komisi V DPR Wanti-wanti Tiga Kementerian Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab Soal Ojol

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:30

Harga Logam Dunia Bangkit Usai Aksi Borong di Level Rendah

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 09:01

Tiga Anggota OPM Meninggal Dunia Usai Kontak Tembak di Maybrat

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:46

Teguh Santosa: Pepera 1969 Sejalan dengan Prinsip Self Determination

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:31

Kapolri Pimpin Sertijab di Mabes Polri, Komjen Asep Resmi Jadi Irwasum

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:17

Wall Street Tutup Pekan Kedua di Zona Hijau

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 08:05

Selengkapnya