Berita

Pemerintahan Joe Biden memastikan akan mendorong solusi dua negara bagi Israel-Palestina/Amelia Fitriani

Global

Di Hadapan PBB, AS Jamin Solusi Dua Negara Untuk Israel-Palestina

RABU, 27 JANUARI 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Palestina menjadi salah satu isu yang mengundang sorotan tersendiri dari pemerintahan baru Joe Biden di Amerika Serikat.

Dutabesar Amerika Serikat untuk PBB Richard Mills mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa Biden akan mendukung solusi dua negara yang disepakati bersama, di mana Israel hidup dalam perdamaian dan keamanan, di samping negara Palestina yang layak.

“Presiden (Biden) berpandangan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan ke depan,” kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, saat menyampaikan kabar tersebut kepada publik (Selasa, 26/1).


Mills mengatakan pemerintahan Biden bermaksud untuk memulihkan bantuan Palestina dan mengambil langkah-langkah untuk membuka kembali misi diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Trump dan akan terus mendesak negara lain untuk menormalkan hubungan dengan Israel.

"Untuk memajukan tujuan ini, pemerintahan Biden akan memulihkan keterlibatan AS yang kredibel dengan Palestina serta Israel," kata Mills.

"Ini akan melibatkan pembaruan hubungan Amerika Serikat dengan kepemimpinan Palestina dan rakyat Palestina," sambungnya, seperti dikabarkan Al Jazeera.

Mills juga menjelaskan bahwa Biden telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia bermaksud untuk memulihkan program bantuan Amerika Serikat yang mendukung program pembangunan ekonomi dan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina.

"Dan untuk mengambil langkah membuka kembali hubungan diplomatik yang ditutup oleh pemerintahan Amerika Serikat terakhir,” tambah Mills.

Pengumuman tersebut adalah permulaan dari pembalikan kebijakan pemerintahan Donald Trump sebelumnya yang menawarkan dukungan luas kepada Israel dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, seringkali dengan mengorbankan hak-hak Palestina.

Biden diperkirakan akan mengambil pendekatan jalan tengah terhadap konflik yang serupa dengan pemerintahan Demokrat sebelumnya.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

LPSK Terima 8 Permohonan Saksi Kasus Penyadapan Prabowo

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Jokowi Punya Andil di Balik Mundurnya Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:33

Dipanggil KPK, Tiga Petinggi PT Benteng Tunggal Kompak Mangkir

Kamis, 12 November 2026 | 18:17

Gubernur Jateng Musnahkan 32,7 Juta Batang Rokok Ilegal

Kamis, 12 November 2026 | 18:16

Denyut Songket Silungkang, Menggerakkan Ekonomi Lokal di Sawahlunto

Kamis, 12 November 2026 | 18:15

Kader Golkar Sodorkan Nama Bahlil di Tengah Bursa Pengganti Wapres Gibran

Kamis, 12 November 2026 | 18:07

Taj Yasin Ajak Pelajar Lawan Radikalisme dengan Konten Positif

Kamis, 12 November 2026 | 17:52

Prabowo Apresiasi Kinerja Gibran Selama Dua Tahun Terakhir

Kamis, 12 November 2026 | 17:44

CPNS 2026, Ini Formasi Prioritas dan Peluang untuk PPPK

Kamis, 12 November 2026 | 17:38

Rupiah Tembus Rp18.250 per Dolar AS, Wamenko Drajad: Tak Seperti Krisis 1998

Kamis, 12 November 2026 | 17:36

Selengkapnya