Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin/Net
Upaya menekan penyebaran pandemi Covid-19 dengan cara 3T (testing, tracing, dan treatment) yang dilakukan di Indonesia selama ini ternyata salah secara epidemiologi.
Hal ini diungkap Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, dalam Dialog Warga 'Vaksin & Kita' Komite Pemulihan Ekonomi Transformasi Jabar yang disiarkan melalui kanal YouTube PRMN SuCi, yang dikutip Redaksi, Jumat (22/1).
"Ini kan belum sebulan, baru tiga minggu saya jadi Menkes. Sebenernya itu tadi, kita setiap hujan sibuk ngepel, padahal bocornya nggak pernah ditambal. WHO juga bilang, strategi mengatasi pandemi itu bukan hanya vaksin. Bukan hanya ngurusin RS, itu mah sudah di ujung, sudah telat," kata Budi.
Terkait 3T, Menkes menyebut cara ini penting seperti analogi menambal kebocoran ketika hujan, bukan hanya sibuk mengepel. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan secara tepat.
Karena, menurut Budi, testing Corona saat ini salah secara epidemiologi. Penyebabnya, proses testing itu sebagian di antaranya menyasar kepada pihak yang itu-itu saja.
Satu orang bisa dites sampai berkali-kali dan masuk hitungan testing. Menkes pun mencontohkan dirinya yang seminggu bisa dites hingga 5 kali. Dia menilai itu tidak efektif karena seharusnya yang dites adalah suspek Corona.
"Kita tuh nggak disiplin. Cara testingnya salah. Testingnya banyak, tapi kok naik terus. Sebab, yang dites orang kayak saya. Setiap kali mau ke Presiden dites. Barusan saya di-swab. Seminggu bisa lima kali swab karena masuk Istana. Emang bener gitu? Testing kan nggak gitu harusnya," kata Mantan Wamen BUMN ini.
"Testing itu kan, testing epidemiologi. Saya diajarin sama temen-temen dokter, bukan testing mandiri. Yang dites tuh orang yang suspek, bukan orang yang mau pergi kayak Budi Sadikin mau ngadep Presiden. Nanti 5 kali (dites) standar WHO kepenuhi tuh, 1 per 1.000 per minggu. Tapi enggak ada gunanya testingnya secara epidemiologi," paparnya.
Sehingga, Budi meminta hal-hal seperti itu harus segera dibereskan. Untuk itu dia berharap kerja sama dari semua pihak.
"Sebagian ada di tempat saya urusan testing tracingnya, walaupun saya mesti minta bantuan Kang Emil (Gubernur Jabar, red) karena sekarang kan puskesmas tidak di bawah saya, padahal saya harus pakai itu puskesmas. Gubernur bisa bilang, bukan di bawah saya juga itu, di bawah bupati walikota. Kan jadi tambah
complicated ini dengan UU Otonomi Daerah," ucap Menkes Budi Sadikin.
Ditambahkan Menkes, hal yang tak kalah pending saat ini adalah memahami perubahan protokol kesehatan pasca-pandemi dan sebelum pandemi yang beda.
"Sama kayak dulu ada jet nabrak Twin Tower di Amerika. (Sejak) Itu berubah kan protokol naik pesawat," demikian Budi Sadikin.
