Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Selain Dana Pensiun Yang Besar, Donald Trump Juga Akan Menerima Sederet Fasilitas Lainnya

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 06:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah lengser, Donald Trump berhak atas dana pensiun tahunan sebesar 221.400 dolar AS dan tunjangan yang jauh lebih berharga dari itu.

Namun, undang-undang tidak memberikan pensiun kepada presiden yang masa jabatannya berakhir melalui 'pemecatan' dan melalui proses pemakzulan.

Michael Gerhardt, profesor hukum di University of North Carolina mengatakan, Trump bisa saja kehilangan dana itu jika dia terbukti bersalah dalam sidang pemakzulan Senat yang akan datang.


Menurut Gerhardt, jika Senat memvonis Trump bersalah, kemungkinan diperlukan pemungutan suara kedua.
Pemungutan suara kedua itu akan menghapusnya dari jabatan mantan presiden, yang mengakibatkan dia kehilangan keuntungan dari jabatan itu, menurut Gerhardt.

Selain menerima dana pensiun, Trump juga mendapat tunjangan perjalanan, ruang kantor, dan dana untuk menggaji staf yang mencapai nilai 1 juta dolar AS per tahun.

Menurut analisis National Taxpayers Union Foundation, sejak tahun 2000, sekitar 56 juta dolar AS telah diberikan kepada empat mantan presiden yang masih hidup.

Demian Brady, direktur penelitian untuk Yayasan Persatuan Pembayar Pajak Nasional, pengawas pengeluaran pemerintah mengatakan, Trump juga akan mendapat kompensasi untuk sewa kantor di propertinya sendiri, menurut Brady.

Brady mengatakan salah satu fasilitas termahal bagi mantan presiden adalah sewa ruang kantor, yang tidak memiliki batasan. Mantan Presiden Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama, masing-masing mendapat lebih dari 500.000 dolar AS untuk sewa kantor yang ditanggung tahun lalu.

Sebagai pengusaha sukses, Trump tampaknya baik-baik saja tanpa gaji presiden selama masa jabatannya. Trump bahkan memberikan kembali gaji presiden tahunan sebesar 400.000 dolar AS ke berbagai departemen pemerintah, seperti dilaporkan oleh CNN.

Namun, menjelang hari-hari terakhirnya, Donald Trump dikabarkan telah meminta agar perlindungan keamanan Dinas Rahasia diperpanjang selama enam bulan ke depan untuk anak-anak Trump, menurut sebuah artikel di Washington Post.

Permintaan Trump itu pada akhirnya membuat 'keamanan mahal' yang didanai pembayar pajak akan berlanjut untuk seluruh keluarga seperti Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner; Donald Trump Jr, putra Eric Trump dan istrinya, Lara Trump; dan putrinya Tiffany Trump.

Perlindungan yang diperpanjang dapat merugikan pembayar pajak jutaan dolar karena berapa banyak orang yang dilindungi dan seberapa sering mereka bepergian, seperti yang dilaporkan Washington Post.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya