Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Selain Dana Pensiun Yang Besar, Donald Trump Juga Akan Menerima Sederet Fasilitas Lainnya

JUMAT, 22 JANUARI 2021 | 06:51 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Setelah lengser, Donald Trump berhak atas dana pensiun tahunan sebesar 221.400 dolar AS dan tunjangan yang jauh lebih berharga dari itu.

Namun, undang-undang tidak memberikan pensiun kepada presiden yang masa jabatannya berakhir melalui 'pemecatan' dan melalui proses pemakzulan.

Michael Gerhardt, profesor hukum di University of North Carolina mengatakan, Trump bisa saja kehilangan dana itu jika dia terbukti bersalah dalam sidang pemakzulan Senat yang akan datang.


Menurut Gerhardt, jika Senat memvonis Trump bersalah, kemungkinan diperlukan pemungutan suara kedua.
Pemungutan suara kedua itu akan menghapusnya dari jabatan mantan presiden, yang mengakibatkan dia kehilangan keuntungan dari jabatan itu, menurut Gerhardt.

Selain menerima dana pensiun, Trump juga mendapat tunjangan perjalanan, ruang kantor, dan dana untuk menggaji staf yang mencapai nilai 1 juta dolar AS per tahun.

Menurut analisis National Taxpayers Union Foundation, sejak tahun 2000, sekitar 56 juta dolar AS telah diberikan kepada empat mantan presiden yang masih hidup.

Demian Brady, direktur penelitian untuk Yayasan Persatuan Pembayar Pajak Nasional, pengawas pengeluaran pemerintah mengatakan, Trump juga akan mendapat kompensasi untuk sewa kantor di propertinya sendiri, menurut Brady.

Brady mengatakan salah satu fasilitas termahal bagi mantan presiden adalah sewa ruang kantor, yang tidak memiliki batasan. Mantan Presiden Bill Clinton, George W. Bush dan Barack Obama, masing-masing mendapat lebih dari 500.000 dolar AS untuk sewa kantor yang ditanggung tahun lalu.

Sebagai pengusaha sukses, Trump tampaknya baik-baik saja tanpa gaji presiden selama masa jabatannya. Trump bahkan memberikan kembali gaji presiden tahunan sebesar 400.000 dolar AS ke berbagai departemen pemerintah, seperti dilaporkan oleh CNN.

Namun, menjelang hari-hari terakhirnya, Donald Trump dikabarkan telah meminta agar perlindungan keamanan Dinas Rahasia diperpanjang selama enam bulan ke depan untuk anak-anak Trump, menurut sebuah artikel di Washington Post.

Permintaan Trump itu pada akhirnya membuat 'keamanan mahal' yang didanai pembayar pajak akan berlanjut untuk seluruh keluarga seperti Ivanka Trump dan suaminya Jared Kushner; Donald Trump Jr, putra Eric Trump dan istrinya, Lara Trump; dan putrinya Tiffany Trump.

Perlindungan yang diperpanjang dapat merugikan pembayar pajak jutaan dolar karena berapa banyak orang yang dilindungi dan seberapa sering mereka bepergian, seperti yang dilaporkan Washington Post.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

BKSAP DPR Dukung Menlu Arrmanatha Perkuat Diplomasi Bebas Aktif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:26

Korea Utara Uji Coba Rudal Berteknologi AI, Terbang Sejauh 1.000 Km

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:10

Kuota Internet Kok Masih Hangus? Ini Penjelasan Komdigi

Minggu, 04 Oktober 2026 | 14:01

Banggar DPR Tekankan Disiplin Fiskal di Tengah Belanja Negara Rp4.106 Triliun

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:53

RUU Migas Ditargetkan Rampung 22 Oktober, DPR Ingatkan Pembahasan Harus Cermat

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:13

Kemenko PM Dorong Kolaborasi Dunia Usaha untuk Pertumbuhan Ekonomi Inklusif

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:09

Rangkap Jabatan Bahlil Harus Dimaksimalkan untuk Selaraskan Kebijakan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 13:05

KPK Ungkap Ada Setoran dari Kantah ke Tingkat Pusat ATR/BPN

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:36

Sequis Life Digugat Rp1,27 Miliar ke PN Jakarta Selatan

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:28

AS Usir Dua Delegasi Iran Setelah Sidang Umum PBB

Minggu, 04 Oktober 2026 | 12:17

Selengkapnya