Berita

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono/Ist

Politik

Sekda DKI Masih Rangkap Jabatan, Politikus Demokrat Tak Keberatan

KAMIS, 21 JANUARI 2021 | 08:57 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Setelah dilantik jadi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali ternyata belum melepas jabatannya sebagai Plt Walikota Jakarta Selatan.

Namun, rangkap jabatan yang diemban Marullah Matali, tak jadi masalah berat bagi Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono.

Mujiyono bisa memahami rangkap jabatan tersebut. Sebab, untuk menunjuk pejabat definitif Walikota Jakarta Selatan, tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.


"Enggak sih, enggak masalah. Justru kelihatannya Marullah ingin mendapatkan orang terbaik sebagai penerusnya di Jaksel, dan itu enggak cukup waktu kalau buru-buru. Toh akhirnya aktivitas di pandemi ini tidak terlalu meluas kepada hal-hal yang lain. Fokusnya pandemi saja," kata Mujiyono yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Kamis (21/1).

Penunjukan ini, lanjut Mujiyono, dianggap tidak akan mengganggu kerja Marullah sebagai Sekda DKI. Sebab saat ini semua fokus kerja masih tertuju pada penanganan Covid-19.

Selain itu, jika memang tugas sebagai Walikota Jaksel cukup banyak, bisa dibantu oleh wakilnya.

"Kan ada wakil walikota, untuk delegasi kewenangan bisa ke situ. Feeling saya begitu (Plt) agar dapat yang terbaik dan itu bagus benar, kecuali itu sampai berbulan-bulan," kata politikus Demokrat ini.

Rangkap jabatan ini diharapkan jangan terlalu lama, dan segera ditentukan siapa yang akan menjadi pejabat definitif Walikota Jaksel. Salah satu kualifikasinya adalah harus miliki kecakapan dalam kemampuan intelektual.

"Karier ke wilayah harus bagus, komunikatif. Yang penting komunikatif aja, orang kalau pintar tapi kalau diajak ngomongnya susah kan percuma juga. Kalau saya sih begitu yang penting, komunikatif sama semua pihak. Karena komunikasi itu pembuka seluruh potensi yang ada untuk berdiskusi," tutup Mujiyono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya