Hanya tinggal hitungan jam Joe Biden akan dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat ke-46, menggantikan Donald Trump.
Pelantikan tersebut akan disambut dengan suka cita oleh sejumlah pihak, terutama para pendukung Biden itu sendiri. Namun, setelah "pesta" usai, Biden harus mulai menjalankan tugasnya di Gedung Putih dengan sederet masalah dan pekerjaan rumah yang mendesak untuk ditangani, terutama di bidang ekonomi.
Biden sendiri telah mempersiapkan langkah-langkah jitu untuk mengisi bulan-bulan pertama kepemimpinannya dengan upaya mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang muncul terutama akibat pandemi virus corona.
Biden siap untuk meminta dana 1,9 triliun dolar AS untuk meringankan dampak pandemi serta menjanjikan putaran kedua stimulus yang difokuskan pada investasi dalam infrastruktur, penelitian dan pengembangan, serta inisiatif ramah iklim untuk memulai perekonomian.
Lantas pekerjaan rumah apa saja yang mendesak untuk segera ditangani Biden di bidang ekonomi?
1. Memberikan bantuan ekonomi yang tepat di tengah pandemi Covid-19 Sejak memenangkan pemilihan presiden pada November lalu, Biden telah menjanjikan bantuan pandemi tambahan bagi warga Amerika Serikat yang membutuhkan.
Hal itu juga dikemukakan kembali oleh Biden pekan lalu dengan meluncurkan "Rencana Penyelamatan Amerika" senilai 1,9 triliun dolar AS. Dalam roposal bantuan tersebut, Biden akan memperluas tunjangan pengangguran dan menempatkan dana senilai 70 miliar dolar AS untuk pengujian virus corona dan distribusi vaksin.
"Tidak sulit untuk melihat kita berada di tengah krisis ekonomi yang terjadi sekali dalam beberapa generasi," kata Biden.
"Krisis penderitaan manusia yang mendalam sudah terlihat jelas dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Kita harus bertindak dan kita harus bertindak sekarang," sambungnya.
Dia menyebut bahwa rencananya ekonominya akan dengan cepat membantu warga Amerika Serikat yang membutuhkan.
"Ini membuat uang dengan cepat masuk ke kantong jutaan orang Amerika, yang akan membelanjakannya dengan cepat," tambahnya.
"Itu membantu perekonomian secara keseluruhan," sambung Biden seperti dikabarkan
BBC.
2. Menaikkan upah minimum pekerja dan menaikkan pajak bagi pengusaha Sejak kampanyenya, Biden telah menyerukan upah minimum naik sekitar 15 dolar AS dan memastikan bahwa perusahaan akan memberikan bagian yang adil bagi mereka.
Bukan hanya itu, Biden juga mendukung kenaikan pajak pada rumah tangga terkaya. Hal itu akan membalikkan kebijakan pendahulunya, Donald Trump yang justru memberikan pemotongan pajak kepada perusahaan, ketika tarif tertinggi turun dari 35 persem menjadi 21 persen.
"Itu hal yang benar bagi perekonomian kita," kata Biden beberapa waktu lalu.
"Itu hal yang adil dan itu hal yang layak untuk dilakukan," sambungnya.
3. Mendorong infrastruktur ramah iklim Biden menempatkan bantuan pandemi sebagai prioritas ekonomi, kemudian kenaikan pajak di urutan selanjutnya, dan disusul dengan renncana pengeluaran besar-besaran untuk investasi dalam infrastruktur, penelitian dan prioritas lainnya, dengan penekanan pada barang-barang ramah iklim seperti stasiun pengisian untuk kendaraan listrik.
"Bayangkan menghadapi krisis iklim dengan pekerjaan Amerika dan kecerdikan memimpin dunia," kata Biden beberapa waktu lalu.
Biden menakankan bahwa sudah saatnya berhenti bicara mengenai infrastruktur dan mulai membangun infrastruktur itu sendiri agar Amerika Serikat bisa lebih kompetitif.
Menurut Biden, investasi infrastruktur adalah ide dengan banyak dukungan dari kelompok bisnis dan ide yang secara teori dapat menyatukan kaum konservatif dan liberal.
Namun bukan berarti rencana itu akan bisa dengan mudah dijalankankan. Karena membuat Kongres ikut serta untuk pengeluaran pekerjaan umum yang cukup besar lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.
"Ini membuka lebih banyak ruang lingkup tetapi masih merupakan mayoritas yang sangat tipis," kata profesor di Harvard Kennedy School dan penasihat ekonomi di bawah mantan Presiden Barack Obama, Jason Furman.
"Anda tidak akan bisa melakukan semuanya," sambungnya.
4. Mengubah aturan soal imigrasi dan lingkungan

Biden diperkirakan kemungkinan besar akan memfokuskan kekuasaan eksekutifnya pada isu-isu seperti imigrasi dan lingkungan. Ini adalah dua area di mana dunia korporat sering terpisah semasa pemerintahan Donald Trump.
Semasa kampanye, Biden telah berjanji untuk segera membalikkan tindakan Trump, termasuk dengan bergabung kembali dengan Paris Climate Accord dan mengakhiri larangan perjalanan dari beberapa negara mayoritas Muslim.
5. Mencari solusi untuk masalah utang siswa (student debt) Salah satu masalah ekonomi lain yang masih menggelayut di masyarakat Amerika Serikat adalah utang siswa atau stundent debt.
Sejauh ini belum jelas seberapa jauh Biden akan melangkah dalam menggunakan kekuasaan Gedung Putihnya untuk menangani masalah ini.
Namun para pemimpin Demokrat seperti Senator Elizabeth Warren dan Chuck Schumer telah mendorongnya untuk menandatangani perintah eksekutif yang menghapus utang mahasiswa hingga 50 ribu dolar AS kepada pemerintah federal.
Biden sejauh ini telah menolak seruan untuk secara sepihak membatalkan utang tersebut. Namun dia mendukung proposal legislatif untuk menghapus hingga 10 ribu dolar AS dalam pinjaman siswa federal.
"Beberapa tahun pertama pemerintahan Biden akan mendapati dirinya menghabiskan banyak waktu untuk mencoba menetapkan posisi kebijakan yang benar karena mereka tidak sepakat," kata ekonom Pippa Malmgren, yang bertugas di Gedung Putih semasa pemerintahan Presiden. George W Bush, seperti dikabarkan
BBC.
