Berita

Sejumlah orang berjalan di tengah taman di cuuaca dingin dengan tetap mengenakan masker di Korea Selatan/Net

Dunia

Pakar Kesehatan Ragukan Target Herd Immunity Covid-19 Korsel

SELASA, 19 JANUARI 2021 | 23:36 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Korea Selatan merupakan negara yang banyak dipuji secara internasional karena dinilai cukup cekatan dalam menangani pandemi Covid-19.

Meski begitu, sejumlah pakar medis di negeri ginseng menilai bahwa pemerintah Korea Selatan tidak mengambil langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuannya yakni herd immunity, alias kekebalan kawanan terhadap virus corona melalui vaksinasi massal yang dicanangkan hingga setidaknya bulan November tahun ini.

Pasalnya, sejumlah ahli menilai bahwa pemerintah Korea Selatan gagal mengamankan cukup vaksin dan juga lamban melatih staf untuk penyimpanan, distribusi dan inokulasi.


Bahkan, mereka juga menilai bahwa garis waktu pemerintah yang menyerukan vaksinasi sejumlah kelompok prioritas pada Februari mendatang dan target 32 hingga 36 juta orang divaksinasi pada September mendatang tidak mungkin berhasil pada kecepatan saat ini.

Salah satu ahli yang menyuarakan keraguan itu adalah mantan direktur Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea (KDCA) Jun Byung-yool. Dia mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, pemerintah Korea Selatan membutuhkan 4.000 dokter untuk menemui setidaknya 400 ribu orang setiap hari.

"Pemerintah telah memerintahkan setiap pemerintah daerah untuk mengamankan tenaga mereka sendiri, tetapi daerah pedesaan akan sangat kekurangan tenaga medis dan infrastruktur untuk melakukan vaksinasi," kata Jun.

"Secara realistis tidak mungkin memvaksinasi 400 ribu orang sehari," sambungnya, seperti dikabarkan Channel News Asia pada Selasa (19/1).

Pakar lainnya, yakni Choi Jae-wook dari Asosiasi Medis Korea mengatakan dia skeptis bahwa kekebalan kawanan akan tercapai pada November nanti karena jadwal kedatangan vaksin yang tidak jelas dan karena sekitar 250 klinik kesehatan masyarakat di seluruh negeri tidak akan cukup untuk memberikan suntikan vaksin.

"Pemerintah hanya mengeluarkan jadwal kedatangan triwulanan yang ambigu. Vaksin yang membutuhkan cold chain storage memerlukan cara penanganan yang spesifik, tapi persiapannya tidak bisa dilakukan," kata Choi.

Selain itu, seorang profesor penyakit menular di Gachon University Gil Medical Center Eom Joong-sik menyebut bahwa memvaksinasi lansia dengan kondisi kesehatan tertentu akan jadi masalah lainnya karena perlu ada tindakan khusus yang diambil.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in sendiri pada awal pekan ini berupaya untuk meyakinkan publik mengenai target pemerintah tersebut.

"Saya pikir kami akan mencapai kekebalan kawanan penuh paling lambat November," kata Moon dalam sebuah konferensi pers.

Sejauh ini, Korea Selatan sendiri diketahui telah mengamankan 106 juta dosis vaksin Covid-19 untuk memungkinkan cakupan 56 juta orang. Jumlah ini lebih banyak daripada populasi Korea Selatan itu sendiri yakni sekitar 52 juta orang.

Korea Selatan mengamankan vaksin dari empat produsen berbeda, yakni AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson's Janssen, Moderna dan skema pembagian vaksin WHO COVAX.

Sementara itu, otoritas kesehatan Korea Selatan mengakui bahwa memang ada rintangan besar dalam hal vaksinasi dan kekebalan kawanan. Namun mereka yakin bahwa jadwal yang mereka buat telah didasarkan pada kebutuhan untuk belajar dari program vaksin di negara lain.

"Perkiraan ukuran pusat vaksinasi dan tenaga kerja dapat bervariasi tergantung pada ukuran populasi kota, kabupaten atau distrik," kata direktur KDCA Jeong Eun-kyeong.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya