Berita

Presiden terpilih AS Joe Biden/Net

Dunia

Sebentar Lagi Dilantik, Begini Rencana Joe Biden Setelah Jadi Presiden AS

MINGGU, 17 JANUARI 2021 | 08:48 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melaksanakan tugas pertamanya dengan menandatangani sekitar selusin perintah eksekutif.

Perintah eksekutif itu termasuk bergabung kembali ke Perjanjian Paris dan mengakhiri larangan perjalanan negara-negara mayoritas Muslim. Biden juga akan menandatangani perintah eksekutif untuk menghentikan penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa selama pandemi Covid-19, hingga penggunaan wajib masker.

Hal itu diungkap oleh kepala staf Ron Klain dalam memonya yang pertama kali dilaporkan New York Times pada Sabtu (16/1).


"Selama kampanye, Presiden terpilih Biden berjanji untuk mengambil tindakan segera untuk mulai mengatasi krisis ini dan membangun kembali dengan lebih baik," tulis Klain.

"Sebagai presiden, dia akan menepati janji itu dan menandatangani lusinan perintah eksekutif, memorandum presiden, dan arahan kepada badan-badan kabinet untuk memenuhi janji yang dia buat," tambahnya.

Selain perintah eksekutif, Klain menyebut, Biden juga berencana untuk membuat rencana imigrasi skala besar dalam 100 hari pertamanya di kantor. Rencana tersebut akan menawarkan jalan menuju kewarganegaraan bagi jutaan imigrasi tidak berdokumen yang saat ini berada di AS.

Biden juga telah meminta Kongres untuk bertindak berdasarkan prioritas. Di mana pekan lalu, ia sudah merilis rencana paket stimulus bantuan Covid-19 senilai 1,9 triliun dolar AS.

"Pencapaian penuh dari tujuan kebijakan Administrasi Biden-Harris tidak hanya membutuhkan tindakan eksekutif yang dijanjikan presiden terpilih, tetapi juga tindakan Kongres yang kuat," tulis Klain.

Sehari setelah Biden dilantik, menurut Klain, dia akan menandatangani sejumlah perintah eksekutif untuk menangani krisis Covid-19, termasuk dengan mengambil tindakan untuk mengurangi penyebaran melalui memperluas pengujian, melindungi pekerja, dan menetapkan standar kesehatan masyarakat yang jelas.

Pada 22 Januari, Biden akan mengarahkan Kabinetnya untuk mengambil tindakan segera untuk memberikan bantuan ekonomi kepada keluarga pekerja yang menanggung beban krisis Covid-19.

Dari 25 Januari hingga 1 Februari, Klain menulis bahwa Biden akan mengeluarkan perintah dalam segala hal mulai dari mengarahkan pemerintahnya untuk membeli produk Amerika hingga mulai memenuhi janji untuk mereformasi sistem peradilan pidana.

Selama periode seminggu itu, Biden juga akan memerintahkan pemerintah federal untuk menentukan bagaimana menyatukan kembali anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di perbatasan AS-Meksiko, serta menandatangani perintah tambahan yang ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim dan memperluas akses ke perawatan kesehatan.

"Tentu saja, tindakan ini hanyalah awal dari pekerjaan kami. Masih banyak yang harus dilakukan untuk memerangi Covid-19, membangun kembali ekonomi kita dengan lebih baik, memerangi rasisme dan ketidaksetaraan sistemik, dan mengatasi ancaman eksistensial dari krisis iklim. Tetapi pada 1 Februari, Amerika akan bergerak ke arah yang benar," demikian Klain.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Ijazah Gibran cuma Berdasarkan Surat Keterangan Penyetaraan

Kamis, 24 September 2026 | 04:29

Marselino Ferdinan Resmi Gabung Persija

Kamis, 24 September 2026 | 04:13

Pemerintah Utamakan Pembinaan Bukan Tindakan Hukum soal Wajib Halal

Kamis, 24 September 2026 | 04:00

Muktamar NU Tercoreng Dugaan Duit RP480 Miliar

Kamis, 24 September 2026 | 03:38

Rano Karno Bidik Jakarta Jadi Kota Sinema

Kamis, 24 September 2026 | 03:28

Industri Percetakan Jadi Pilar Ekonomi Kreatif Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 03:12

Ternyata KPU Tak Verifikasi Ijazah Gibran

Kamis, 24 September 2026 | 02:54

Kevin Diks Resmi Kapten Timnas Garuda

Kamis, 24 September 2026 | 02:31

Peran Negara terhadap Transformasi Teknologi Digital dan Amputasi Data

Kamis, 24 September 2026 | 02:14

Indonesia Tambah Lima Perunggu di Asian Games 2026

Kamis, 24 September 2026 | 01:31

Selengkapnya