Berita

Raksasa teknologi China Xiaomi membantah semua tuduhan yang. dilayangkan oleh Pentagon terkait hubungan dengan militer China/Net

Dunia

Ditampar Sanksi AS, Xiaomi Geram, China Kecam

JUMAT, 15 JANUARI 2021 | 18:54 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

China geram dengan langkah terbaru Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump yang menjatuhkan sanksi bagi sembilan perusahaan asal negeri tirai bambu.

Diketahui bahwa. pada Kamis (14/1) waktu setempat, Departemen Pertahanan Amerika Serikat menambahkan sembilan perusahaan China ke dalam daftar perusahaan yang diklaim dimiliki atau dikendalikan oleh militer China. Salah satunya adalah raksasa teknologi Xiaomi.

Perusahaan-perusahaan yang masuk ke dalam daftar tersebut, termasuk Xiaomi, akan tunduk pada pembatasan yang keras, termasuk larangan investasi Amerika.


Beijing mengecam pembatasan baru itu sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh Amerika Serikat.

Jurubicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menilai bahwa pemerintahan Trump menerapkan standar ganda. Pasalnya, industri Amerika juga memiliki sejarah panjang hubungan sipil-militer.

Sementara. itu, pihak Xiaomi membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh pemerintah Amerika Serikat dalam pembatasan terbaru itu.

Dalam sebuah pernyataan yang dimuat oleh CNN, pihak Xiaomi membantahnya dimiliki atau dikendalikan oleh militer China dalam pengajuan bursa saham.

"Perusahaan itu menegaskan bahwa itu tidak dimiliki, dikendalikan atau berafiliasi dengan militer China, dan bukan 'Perusahaan Militer China Komunis' yang didefinisikan di bawah (Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional)," begitu kutipan pernyataan pihak Xiaomi.

Pernyataan yang sama juga menyebut, pihak Xiaomi akan mengambil tindakan yang sesuai untuk melindungi kepentingan perusahaan dan pemegang sahamnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

Setengah Logistik Indonesia Bertumpu di Tanjung Priok

Selasa, 14 April 2026 | 05:58

Dana asing ke NGO Rawan jadi Alat Kepentingan Global

Selasa, 14 April 2026 | 05:46

Mantan Pj Bupati Tapteng Jabat Kajati Sultra

Selasa, 14 April 2026 | 05:23

BGN Luruskan Info Beredar soal Pengadaan Barang Operasional MBG

Selasa, 14 April 2026 | 04:59

Ke Mana Arah KDKMP?

Selasa, 14 April 2026 | 04:30

Anak Asuh Kurniawan DY Sukses Bungkam Timor Leste 4-0

Selasa, 14 April 2026 | 04:15

Komisi XIII DPR: LPSK Resmi jadi Lembaga Negara

Selasa, 14 April 2026 | 03:53

Pentagon Ungkap Isi Pertemuan Menhan RI dan Menteri Perang AS soal Kemitraan

Selasa, 14 April 2026 | 03:35

Ganggu Iklim Usaha, Wacana Penghentian Restitusi Pajak Perlu Ditinjau Kembali

Selasa, 14 April 2026 | 03:15

Mantan Dirdik Jampidsus Kejagung Jabat Kajati Jatim, Ini Profilnya

Selasa, 14 April 2026 | 02:45

Selengkapnya