Protes PPKM, Pedagang Kaki Lima Ngadu Ke DPRD

Sejumlah perwakilan pedagang kaki lima (PKL) mengajukan surat permohonan audiensi dengan anggota DPRD Sukoharjo terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19, Jumat (15/1).

Para PKL yang diwakili tujuh pelaku usaha kuliner mendatangi kantor DPRD Sukoharjo dan ditemui anggota Fraksi Partai Golkar, Sardjono.

"Kedatangan kami menyerahkan surat audiensi. Kami berharap nanti bisa terjadi audiensi. Pedagang bisa berkeluh kesah menyampaikan kekhawatiran dan harapannya pada pemerintah melalui wakil rakyat," kata perwakilan PKL kuliner, Abel Syukur seperti diberitakan Kantor Berita RMOLJateng.

Dalam audiensi tersebut, mereka berharap keinginan PKL terakomodir, khususnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

"Harapan kami semua kebijakan pemerintah menjadi solusi tepat bagi PKL. Jadi pemerintah sebelum membuat kebijakan bisa meminta pendapat pedagang atau mengeluarkan draf aturan terlebih dahulu untuk dikaji bersama, agar outputnya memang tepat sasaran untuk PKL," kata Abel.

Anggit, PKL penjual sate kambing menambahkan, terkait kebijakan selama PSBB atau PPKM, pihaknya berharap pemerintah memperhatikan nasib pedagang dengan kebijakan yang dinilainya berlebihan.

"Kami siap untuk mematuhi protokol kesehatan, namun yang masih mengganjal adalah jam operasional. Kami berharap jam buka bisa dilonggarkan, setidaknya untuk melayani pembelian bawa pulang atau pesan antar ojek online. Kalau tidak ada warung buka bagaimana, kami mohon kebijaksanaan pemerintah," ungkap Anggit.

Dari data Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Sukoharjo, di Sukoharjo ada sekira 2 ribu PKL berbagai jenis. 70 persen di antaranya berjualan di waktu malam, khususnya PKL Kuliner.

Anggota Komisi I DPRD Sukoharjo, Sardjono saat menerima perwakilan PKL mengatakan, pihaknya siap menyerahkan surat permohonan tersebut pada pimpinan DPRD Sukoharjo.

"Nanti kami sampaikan pimpinan soal keresahan PKL. Jadwalnya akan segera dibantu. Semoga ada solusi," ungkap Sardjono.