Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan/Net
Libur panjang kerap menjadi pemicu terjadinya lonjakan kasus. Terlebih lagi pada Desember 2020 kemarin, dimana terdapat libur panjang Natal dan Tahun Baru.
Akibatnya kasus aktif Covid-19 saat ini mengalami kenaikan dan berpotensi mendekati ambang batas kapasitas fasilitas kesehatan, yaitu tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit.
Atas dasar hal tersebut, pemerintah pusat melalui Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto memberlakukan pembatasan kegiatan di Pulau Jawa dan Bali mulai 11 hingga 25 Januari 2021 .
"Sebenarnya, mengapa pembatasan diperlukan? Karena, kecepatan pemerintah menambah kapasitas fasilitas kesehatan tidak boleh lebih lambat daripada kecepatan penambahan kasus," ungkap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Channel Youtube Pemprov DKI, Sabtu (9/1).
"Dan setiap penambahan kapasitas tempat tidur membutuhkan penambahan tenaga kesehatan, penambahan peralatan dan obat-obatan," sambungnya.
Menurut Anies, belajar dari pengetatan yakni pada bulan September, saat itu kapasitas ICU di Jakarta berisiko dilampaui oleh jumlah pasien yang membutuhkan perawatan ICU.
Namun saat pengetatan PSBB dilakukan, Pemprov DKI Jakarta bukan berarti tinggal diam, tetapi justru bekerja ekstra keras menambah kapasitas fasilitas kesehatan.
Sehingga, jika kapasitas ICU bertambah, maka kurva jumlah pasien yang memerlukan perawatan ICU melandai dan gap diantaranya melebar, sehingga situasi menjadi lebih aman.
Anies juga memaparkan bahwa pengendalian pandemi di Jakarta membutuhkan keputusan lintas sektoral dan integral. Terlebih lagi jika melihat data selama ini, tampak ada keterkaitan antara kasus positif di Jakarta dan daerah-daerah di sekitar Jakarta saling mempengaruhi.
Data tes yang dilakukan oleh laboratorium di Jakarta menemukan kasus positif bukan hanya warga DKI Jakarta, tapi juga warga sekitar DKI Jakarta.
"Pada bulan Desember, misalnya, ditemukan 63.742 kasus positif oleh lab di Jakarta, 26 persen di antaranya adalah warga Bodetabek. Demikian pula perawatan di fasilitas kesehatan di Jakarta. Sekitar 24-27 persen dari pasien yang dirawat di faskes Jakarta adalah warga luar DKI Jakarta, terutama Bodetabek," paparnya.
Artinya, ada keterkaitan erat antara Jakarta dan wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, Pemprov DKI sangat mendukung keputusan pemerintah pusat untuk mengetatkan pembatasan sosial secara integral di wilayah Jabodetabek dan juga beberapa wilayah lainnya di Jawa dan Bali.
"Maka, kini kita bisa melakukan pembatasan secara simetris, bersama-sama," demikian Anies Baswedan.
