Pemerintah Disarankan Tunggu Hasil BPOM Dan MUI Sebelum Vaksinasi Covid-19

Ketidakpastian informasi vaksin virus corona baru (Covid-19) membuat sebagian masyarakat khawatir untuk divaksin. Memang sudah banyak informasi terkait vaksin Covid-19 yang disampaikan pemerintah.

Bahkan Presiden Joko Widodo sudah berulangkali menyampaikan vaksinasi Covid-19 aman dilakukan. Untuk itu, presiden menjanjikan akan menjadi orang pertama yang divaksin.

Kemudian akan diikuti para petinggi negeri. Bahkan disampaikan juga ancaman denda Rp 5 juta bagi masyarakat yang tidak mau divaksin.

Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga mengatakan bahwa semua informasi vaksin Covid-19 tersebut belum cukup untuk meyakinkan sebagian masyarakat untuk divaksin.

"Bahkan ada yang menyatakan lebih baik membayar denda daripada divaksin," kata Jamiluddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (7/1).

Jamiluddin mengatakan, penolakan vaksin itu terjadi karena informasi yang dibutuhkan masyarakat terkait vaksinisasi belum mereka peroleh.

Sementara pemerintah terus menerus mengkampanyekan vaksin tersebut.

Padahal menurut Jamiluddin, yang dibutuhkan masyarakat yang menolak vaksin hanya dua hal.

Pertama, ada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) untuk vaksin Covid-19 produksi Sinovac. Namun hingga saat ini BPOM belum mengeluarkan izin tersebut.

Kedua, sertifikat halal dari MUI atau pihak yang diberi otoritas. Lagi-lagi hal ini belum ada.

"Jadi, seintensif apapun kampanye vaksinisasi Covid-19 yang dilakukan pemerintah akan sulit diterima sebagian masyarakat bila belum ada informasi tentang EUA dari BPOM dan surat keterangan halal dari MUI," ujar Jamiluddin.

Sebab, lanjut Jamiluddin, dua informasi tersebut yang dibutuhkan masyarakat. Karena itu, pemerintah sebaiknya menunggu dua informasi tersebut baru dilakukan vaksinasi.

"Dengan begitu, masyarakat secara sukarela mau melaksanakan vaksinasi," ucap Jamiluddin.