Pimpinan OKP lintas agama nyatakan sikap terkait isuisu aktual/RMOL
Organisasi Kepemudaan lintas agama menyatakan sikap mendukung pemerintah tegas terhadapa kelompo intoleran.
Sikap ini menyusul keputusan pemerintah melarang dan membubarkan Front Pembela Islam.
Sikap kolektif itu dilakukan sejumlah pimpinan Organisasi Kepemudaan (OKP) Lintas Iman menyampaikan catatan refleksi akhir tahun 2020 terkait sejumlah isu nasional pada Rabu sore (30/12).
Konferensi Pers ini dilaksanakan beberapa jam setelah Menkopolhukam Mahfud MD memberikan keterangan pers terkait pembubaran dan pelarangan FPI di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, yang didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yassona Laoly, dan Menkominfo Jhonny G Plate.
Dalam penyampaiannya, pimpinan OKP meminta Negara untuk berdiri di atas semua agama, kepercayaan, suku, dan golongan. Semua Kementerian dan Lembaga berkewajiban untuk memberikan kebijakan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan suku, agama, etnis, dan golongan, sebagaimana yang telah diamanahkan oleh UUD 1945.
Lebih lanjut, pimpinan OKP meminta dan mendukung Pemerintah untuk melindungi pemenuhan hak kebebasan rakyat Indonesia dalam memeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
"Mendukung Pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus intoleransi yang terjadi di Indonesia dan menindak tegas orang ataupun kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan intoleransi kepada sesama warga negara Indonesia," demikian pernyataan bersama pimpinan OKP Lintas Iman.
Pernyataan bersama Organisasi Kepemudaan Lintas Agama dan Kepercayaan ditandatangani oleh Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Sunanto, Ketua Umum PP Pemuda Katolik Karolin Margret Natasa, Ketua Umum DPN Peradah I Gede Ariawan, Ketua Umum DPP Gemabudhi Bambang Patijaya.
Selain itu OKP lainnya Ketua Umum DPP GEMA Mathla'ul Anwar Ahmad Nawawi, Ketua Umum PP Gemaku Kris Tan, Ketua Umum DPP Gemapakti Asmat Suaanto, dan Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik.
