Berita

Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi/Net

Politik

Kawal Bansos Covid-19 Di Jabar, LBH Ansor Dan Banser Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 15:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebagai upaya mengawal distribusi bantuan sosial (bansos) Covid-19, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor beserta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jabar membentuk tim investigasi.

Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi mengatakan, upaya dan langkah ini menjadi bukti keseriusan Banser yang sejak awal kritis mengawal kebijakan Pemprov Jabar khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Saya tidak melihat upaya serius Pemprov Jabar sebagai pemangku kebijakan publik membuat skema perlindungan, pelayanan, dan bantuan kepada masyarakat," ujar Yudi, Senin (28/12).


Ia menilai yang terjadi di lapangan banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian dan konflik di masyarakat, seperti validitas data yang carut marut. Skema bantuan yang dijalankan oleh Pemprov terbukti melemahkan roda perekonomian masyarakat, sebab bansos yang diberikan berbentuk barang.

"Padahal hemat kami, yang perlu itu bantuan tunai. Supaya uang bergulir di masyarakat," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Bahkan menurut informasi, pembelanjaan barang dilakukan padahal data penerima belum jelas siapa. Yang terjadi penumpukan barang dan barang yang rusak.

"Kejadian telur busuk contohnya. Ini ada apa?" kata Yudi.

Dia mengaku pernah bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) guna mengingatkan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Akan tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan Pemprov Jabar.

Oleh karena itu, pihaknya bersama LBH Ansor serius mengumpulkan bukti-bukti persoalan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada persoalan yang mesti ditindaklanjuti ke ranah hukum, maka dirinya tidak sungkan untuk menindaklanjuti.

"Soal perkara hukum kita gandeng LBH. Mereka paham itu. Supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Kami bukan berarti suuzhon. Tapi kan, contohnya (Kemensos) ada. Dengan pola yang hampir sama," ucapnya.

Dengan demikian pihaknya mengajak masyarakat yang memiliki data dan/atau merasa dirugikan terkait program bansos Covid-19 agar bisa bekerjasama dengan Banser atau LBH Ansor.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya