Berita

Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi/Net

Politik

Kawal Bansos Covid-19 Di Jabar, LBH Ansor Dan Banser Bentuk Tim Investigasi

SENIN, 28 DESEMBER 2020 | 15:23 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebagai upaya mengawal distribusi bantuan sosial (bansos) Covid-19, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor beserta Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jabar membentuk tim investigasi.

Komandan Satuan Koordinasi Wilayah (Satkorwil) Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi mengatakan, upaya dan langkah ini menjadi bukti keseriusan Banser yang sejak awal kritis mengawal kebijakan Pemprov Jabar khususnya dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Saya tidak melihat upaya serius Pemprov Jabar sebagai pemangku kebijakan publik membuat skema perlindungan, pelayanan, dan bantuan kepada masyarakat," ujar Yudi, Senin (28/12).


Ia menilai yang terjadi di lapangan banyak permasalahan yang menimbulkan kerugian dan konflik di masyarakat, seperti validitas data yang carut marut. Skema bantuan yang dijalankan oleh Pemprov terbukti melemahkan roda perekonomian masyarakat, sebab bansos yang diberikan berbentuk barang.

"Padahal hemat kami, yang perlu itu bantuan tunai. Supaya uang bergulir di masyarakat," tambahnya, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Bahkan menurut informasi, pembelanjaan barang dilakukan padahal data penerima belum jelas siapa. Yang terjadi penumpukan barang dan barang yang rusak.

"Kejadian telur busuk contohnya. Ini ada apa?" kata Yudi.

Dia mengaku pernah bertemu langsung dengan Sekretaris Daerah (Sekda) guna mengingatkan kebijakan yang diambil oleh Pemprov Jabar. Akan tetapi tidak ada perbaikan yang signifikan terhadap kebijakan Pemprov Jabar.

Oleh karena itu, pihaknya bersama LBH Ansor serius mengumpulkan bukti-bukti persoalan yang terjadi di masyarakat. Apabila ada persoalan yang mesti ditindaklanjuti ke ranah hukum, maka dirinya tidak sungkan untuk menindaklanjuti.

"Soal perkara hukum kita gandeng LBH. Mereka paham itu. Supaya kepentingan masyarakat terlindungi. Kami bukan berarti suuzhon. Tapi kan, contohnya (Kemensos) ada. Dengan pola yang hampir sama," ucapnya.

Dengan demikian pihaknya mengajak masyarakat yang memiliki data dan/atau merasa dirugikan terkait program bansos Covid-19 agar bisa bekerjasama dengan Banser atau LBH Ansor.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya