Sepakat Tarik Rem Darurat, DPRD DKI: Harus Punya Solusi Dalam Tangani Wabah

Dalam menarik opsi rem darurat atau emergency break untuk menekan penularan Covid-19, pihak Pemprov DKI Jakarta harus didasari dengan data dan kajian di lapangan serta melibatkan masukan dari para ahli.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (28/12).

"Pada dasarnya DPRD sebagai mitra menyetujui kebijakan tersebut ketika itu sebagai solusi dalam menangani krisis kesehatan," ucapnya.

Kendati begitu, Suhaimi mengingatkan Pemprov DKI, jangan sampai kebijakan yang dibuat itu justru menimbulkan dampak yang lebih besar.

"Misal karena tarik rem darurat, akhirnya orang jadi nganggur. Maka kebijakan yang dibuat harus menghadirkan solusi dalam menangani wabah," jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Perkembangan kasus virus corona baru alias Covid-19 di Jakarta semakin mengkhawatirkan. Bahkan dalam seminggu terakhir, kasus harian Covid-19 mengalami pecah rekor hingga tembus 2.000 kasus.

Opsi menarik rem darurat pun kembali mencuat untuk menekan angka penularan virus corona yang kian menggila.

"Kita lihat nanti setelah tanggal 3 Januari, apakah dimungkinkan Pak Gubernur akan ada emergency break," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, Minggu (27/12).