Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI/RMOL
Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian khusus adalah massifnya sel jaringan terorisme di Indonesia.
Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI, Arbie S. Haman menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan keberadaan 6000 jaringan teroris di Indonesia.
Arbie mengatakan, sel tidur yang berpotensi terhadapa aksi terorisme harus benarbenar ditelusuri darimana sumber pendanaan dan logistik mereka. Termasuk, kata Arbie, apakah ada ormas atau organisasi yang menopang eksistensi jaringan teroris ini.
"Perlu ditelusuri sumber pendanaannya, serta apakah ada kelompok dan ormas di Indonesia yang mendukung eksistensi dari jaringan terorisme ini," kata Arbie, Sabtu dinihari(26/12).
Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya terkait program deradikalisasi.
Arbie berpandangan, berbagai lembaga itu tidak cukup dengan melakukan penyuludan dan pendidikan terkait beberapa prinsip yang terkait dengan Pancasila, tolerani dan deradikalisasi.
Ia melihat dalam situasi saat ini, negara dengan berbagai instrumen pemerintahan yang concern di bidang penanggulangan terorisme harus melacak sampai akar terjadinya kelompok radikal yang mempunyai misi pada aksi pidana terorisme.
"Perlu juga ditelusuri apakah jaringan kelompok radikal dan teroris sudah masuk ke dalam organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, institusi pemerintah, ataupun swasta," pungkasnya.
