Berita

Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI/RMOL

Pertahanan

Tak Bisa Sendiri, BNPT Harus Gandeng BIN, Polri Dan BPIP Untuk Lacak Sel Terorisme

SABTU, 26 DESEMBER 2020 | 00:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian khusus adalah massifnya sel jaringan terorisme di Indonesia.

Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI, Arbie S. Haman menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan keberadaan 6000 jaringan teroris di Indonesia.

Arbie mengatakan, sel tidur yang berpotensi terhadapa aksi terorisme harus benarbenar ditelusuri darimana sumber pendanaan dan logistik mereka. Termasuk, kata Arbie, apakah ada ormas atau organisasi yang menopang eksistensi jaringan teroris ini.  


"Perlu ditelusuri sumber pendanaannya, serta apakah ada kelompok dan ormas di Indonesia yang mendukung eksistensi dari jaringan terorisme ini," kata Arbie, Sabtu dinihari(26/12).

Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya terkait program deradikalisasi.

Arbie berpandangan, berbagai lembaga itu tidak cukup dengan melakukan penyuludan dan pendidikan terkait beberapa prinsip yang terkait dengan Pancasila, tolerani dan deradikalisasi.

Ia melihat dalam situasi saat ini, negara dengan berbagai instrumen pemerintahan yang concern di bidang penanggulangan terorisme harus melacak sampai akar terjadinya kelompok radikal yang mempunyai misi pada aksi pidana terorisme.

"Perlu juga ditelusuri apakah jaringan kelompok radikal dan teroris sudah masuk ke dalam organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, institusi pemerintah, ataupun swasta," pungkasnya.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Terkuak Dugaan Penggelembungan Anggaran Makan Minum di DPRD Bandar Lampung

Senin, 20 April 2026 | 02:07

Pramono Siapkan PPSU Khusus Ikan Sapu-Sapu

Senin, 20 April 2026 | 01:47

Jual Beli Rekening Bisa Dijerat Pidana!

Senin, 20 April 2026 | 01:26

HKTI: Kondisi Riil Stok Beras Melimpah

Senin, 20 April 2026 | 01:01

Pramono Tegaskan Jadi Gubernur untuk Semua Kelompok, Agama, dan Golongan

Senin, 20 April 2026 | 00:28

MUI Kawal Ketat Proyek Islamic Center

Senin, 20 April 2026 | 00:13

Projo Klaim Jokowi Menang Berkat Rekam Jejak, Bukan Jasa Jusuf Kalla

Senin, 20 April 2026 | 00:01

Wicked Problem di Balik Motor Listrik MBG

Minggu, 19 April 2026 | 23:43

JK Diduga Masih Simpan Kartu Rahasia Jokowi

Minggu, 19 April 2026 | 23:34

Nabung Jantung

Minggu, 19 April 2026 | 23:26

Selengkapnya