Berita

Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI/RMOL

Pertahanan

Tak Bisa Sendiri, BNPT Harus Gandeng BIN, Polri Dan BPIP Untuk Lacak Sel Terorisme

SABTU, 26 DESEMBER 2020 | 00:56 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Upaya menanggulangi tindak pidana terorisme perlu dilakukan oleh berbagai pihak. Salah satu faktor yang perlu menjadi perhatian khusus adalah massifnya sel jaringan terorisme di Indonesia.

Kepala Departemen Wawasan Nusantara dan Bela Negara DPP GAMKI, Arbie S. Haman menyampaikan bahwa pihaknya mendapatkan informasi adanya dugaan keberadaan 6000 jaringan teroris di Indonesia.

Arbie mengatakan, sel tidur yang berpotensi terhadapa aksi terorisme harus benarbenar ditelusuri darimana sumber pendanaan dan logistik mereka. Termasuk, kata Arbie, apakah ada ormas atau organisasi yang menopang eksistensi jaringan teroris ini.  


"Perlu ditelusuri sumber pendanaannya, serta apakah ada kelompok dan ormas di Indonesia yang mendukung eksistensi dari jaringan terorisme ini," kata Arbie, Sabtu dinihari(26/12).

Menurutnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Mabes Polri, dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) perlu bekerjasama dengan berbagai stakeholder lainnya terkait program deradikalisasi.

Arbie berpandangan, berbagai lembaga itu tidak cukup dengan melakukan penyuludan dan pendidikan terkait beberapa prinsip yang terkait dengan Pancasila, tolerani dan deradikalisasi.

Ia melihat dalam situasi saat ini, negara dengan berbagai instrumen pemerintahan yang concern di bidang penanggulangan terorisme harus melacak sampai akar terjadinya kelompok radikal yang mempunyai misi pada aksi pidana terorisme.

"Perlu juga ditelusuri apakah jaringan kelompok radikal dan teroris sudah masuk ke dalam organisasi masyarakat, lembaga pendidikan, institusi pemerintah, ataupun swasta," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya