Berita

Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita/Net

Dunia

Israel-Maroko Khawatir Joe Biden Bisa Gagalkan Kesepakatan Normalisasi

KAMIS, 24 DESEMBER 2020 | 10:28 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Kesepakatan normalisasi antara Israel dan Maroko yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS) ternyata masih memiliki sejumlah hambatan dan kekhawatiran.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Rabat akan membangun hubungan diplomatik dengan Israel dengan syarat Washington mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat.

Kesepakatan tersebut tampaknya masih banyak ditentang oleh lingkaran politik tertinggi di AS.


Dimuat Axios, Israel juga khawatir jika presiden terpilih AS Joe Biden akan membatalkan kesepakatan tersebut.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita mengatakan akan menemukan alasan yang kuat untuk mempertahankan kesepakatan tersebut.

"Kami berharap pemerintahan berikutnya akan melanjutkan dinamika positif ini dan menyuburkan apa yang telah kami bangun karena itu dilakukan untuk perdamaian. Yang kami miliki di sini adalah paket yang sudah ditandatangani dan komitmen pertama yang dibuat semua orang adalah untuk mempertahankan, mempromosikan, dan meningkatkan paket ini," jelasnya.

"Kami adalah pelopor hubungan dengan Israel. Bagi kami, ini adalah peristiwa besar, tetapi kami tidak membangun dari awal. Ini tentang memperbarui kontak tradisional dan membangun sesuatu yang tahan lama," lanjutnya.

Di sisi lain, Front Polisario juga mendesak Biden untuk memikirkan kembali keputusan yang diambil oleh Presiden Donald Trump tersebut.

Kamal Fadel yang mewakili Front Polisario mengatakan Sahara Barat bukanlah real estate yang dimiliki oleh Trump sehingga ia bisa memberikannya kepada maroko.

"Ini bukan bagian dari real estate Trump untuk diberikan kepada Maroko, dia bisa saja memberikan mereka salah satu properti golfnya, bukan Sahara Barat," ujar Fadel.

"Kami berharap Presiden terpilih AS Joe Biden, yang saya pahami sebagai orang yang berintegritas dan sangat akrab dengan warisan kolonialisme di Afrika, akan memiliki pengaruh positif pada penentuan nasib sendiri di Sahara Barat dan akan membalikkan keputusan ini," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya