Berita

Masuknya nama Gibran Rakabuming Raka dalam pusaran kasus korupsi Kemensos memicu kecaman Relawan Jokowi/Net

Politik

Gibran Diduga Terlibat Proyek Bansos, Relawan Jokowi: Ini Upaya Pembunuhan Karakter

SELASA, 22 DESEMBER 2020 | 08:26 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 yang dilakukan sejumlah pihak di Kementerian Sosial RI telah menyeret nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Walikota Solo terpilih itu disebut Majalah Tempo sebagai pihak yang merekomendasikan perusahaan tertentu untuk membuat goodie bag bagi bansos sembako dari Kemensos.

Pemberitaan tersebut membuat relawan Jaringan Kemandirian Nasional (Jaman) berang. Mereka mengecam pemberitaan yang dinilai cenderung menyudutkan Gibran tersebut.


"Kami dari Jaman, Jaringan Kemandirian Nasional, sebagai organ relawan pemenangan Jokowi sekaligus relawan yang pertama kali mengangkat Mas Gibran sebagai calon Walikota Solo mengecam keras pemberitaan yang menyudutkan walikota terpilih Gibran Rakabuming," ucap Ketum DPP Jaman, A. Iwan Dwi Laksono, melalui keterangannya, Selasa (22/12).

Menurut Iwan, sebuah pemberitaan yang sama sekali tidak memenuhi kaidah jurnalistik adalah upaya pembunuhan karakter. Sehingga aparat penegak hukum harus segera bertindak, karena ada upaya menggiring opini sesat di masyarakat yang framingnya digunakan untuk menjatuhkan wibawa Presiden Jokowi.

Gibran sendiri sudah memberikan bantahannya kepada media. Dia menegaskan tak pernah ikut campur urusan bansos sembako yang jadi program Kemensos tersebut.

"Kalau mau korupsi kok kenapa korupsinya baru sekarang, korupsinya nggak dulu-dulu. Nggak, saya nggak pernah seperti itu. Kalau pingin proyek ya proyek yang lebih gede, PLN, Pertamina, jalan tol, itu nilainya triliunan. Saya nggak pernah seperti itu. Apalagi ikut campur seperti itu," tegas Gibran kepada media, Senin (21/12).

Respons cepat Gibran terkait tudingan memberi rekomendasi pembuatan goodie bag ini pun diapresiasi para relawan Jaman.

"Kami mengapresiasi respons cepat Gibran dengan mengatakan bahwa tudingan itu tidak benar. Gibran bahkan menantang pihak-pihak yang berwenang terutama KPK agar bisa membuktikan apakah dirinya terlibat korupsi atau tidak," ucap Iwan.

Ditambahkan Iwan, Jaman sangat mengetahui cara Jokowi mendidik anak-anaknya untuk mandiri dan menjaga nama baik keluarga dengan sangat keras. Begitu pula dengan Gibran yang dinilai sebagai sosok pekerja keras yang tidak suka memanfaatkan jabatan politik.

Sehingga, ditegaskan Iwan, framing media terhadap Gibran sangat berbahaya jika dikonsumsi mentah oleh masyarakat.

"Media harus netral, liputan berita harus berdasarkan fakta, bukan ilusi yang dibuat-buat, atau narasumber fiktif. Perlu ada tindakan dari aparat hukum agar jadi pelajaran semua pihak," jelas Iwan.

"Jangan menyalahartikan kebebasan pers, lantas bebas menulis apa saja. Hoax harus kita perangi bersama, karena merugikan banyak pihak," tutup Iwan Dwi Laksono.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya