Berita

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju/Net

Politik

Redakan Isu Perombakan Kabinet, Ali Ngabalin: Ini Bisa Ganggu Kerja Menteri

SELASA, 22 DESEMBER 2020 | 00:15 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Isu perombakan kabinet semakin menguat. Informasi beredar bahwa istana akan memanggil para calon menteri ke Istana Merdeka, Jakarta, dan diperkenalkan kepada publik pada Selasa (22/12).

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan isu itu dapat mengganggu kinerja para menteri. Terlebih, bagi menteri-menteri yang disebutkan akan terkena reshuffle.
"Iya dong, bagaimana dia bekerja kemudian berita masif tentang pergantian menteri. Apa orang tidak terganggu?" ujar Ngabalin kepada wartawan, Senin (21/12).

Ia menyarankan agar isu itu tidak terlalu dibesarkan karena harus menjaga perasaan orang lain. Menurutnya, harus pandai menjaga suasana batin manusia sementara saat ini mereka yang diisukan terkena perombakan sedang sangat serius bekerja.

Ia menyarankan agar isu itu tidak terlalu dibesarkan karena harus menjaga perasaan orang lain. Menurutnya, harus pandai menjaga suasana batin manusia sementara saat ini mereka yang diisukan terkena perombakan sedang sangat serius bekerja.

"Jangan isu dan opini menyebar secara masif kemudian mengganggu kinerja para menteri. Itu tidak bagus, tidak bagus, kasihan," ujar Ngabalin.

Dia meminta agar semua bersabar dan menunggu sampai Presiden Jokowi mengumumkan rencana itu. Ngabalin menegaskan bahwa reshuffle atau perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Kepala Negara.

"Hanya Presiden Jokowi yang mengetahui siapa saja menteri yang perlu diganti," tegasnya.

Ngabalin tidak bersedia menjawab tentang kemungkinan digantinya sejumlah menteri yang masih menjabat, termasuk nama atau dari kementerian apa. Lagi-lagi dia menekankan agar semua bersikap bijak dan bersabar.

Ditanya mengenai pertemuan antara Jokowi dan Ma'ruf Amin yang terjadi pada Senin (21/12) dan diisukan sebagai pertemuan yang membahas reshuffle kabinet, Ngabalin segera menepisnya dengan mengatakan bahwa pertemuan itu merupakan hal biasa.

"Presiden bersama Wapres, setiap hari pertemuannya ngobrol tentang bangsa dan negara. Jadi biasa saja, tidak ada masalah," kata Ngabalin.

Kabar perombakan kabinet ini berembus kencang sejak dua menteri Jokowi tersangkut kasus korupsi.

Isu yang beredar bahwa pengganti Menteri Sosial Juliari P Batubara yang tersandung kasus korupsi adalah Sang Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini.

Sementara posisi Menteri Perdagangan juga disebut akan diganti. Nama Dubes RI di Amerika Serikat M Lutfi disebut akan masuk menggantikan Agus Suparmanto.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya