Berita

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat mengumumkan vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat/Repro

Kesehatan

Jokowi Tak Kredibel Bicara Vaksin Covid-19, Harusnya Menkes Dan BPOM

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 18:50 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Masih ada keraguan di tengah masyarakat terkait dengan vaksin Covid-19 yang akan digunakan pemerintah dalam vaksinasi awal tahun depan. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, keraguan publik wajar mengingat Presiden Joko Widodo bukan orang kredibel dalam menyampaikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Alih-alih Presiden Jokowi, seharusnya Kementerian Kesehatan dan BPOM lebih tepat menyampaikan soal vaksin Covid-19 karena lebih memiliki kredibilitas.


"Pemerintah juga dapat menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyampaikan vaksin Covid-19. Lembaga ini tentu sangat kredibel menyampaikan," kata Jamil, sapaan karib Jamiludin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).

Sayangnya, kata Jamil, IDI tidak dilibatkan dalam menyampaikan rencana vaksin Covid-19 ke masyarakat. Di sisi lain, IDI sendiri menginformasikan bahwa sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang telah lulus uji klinis fase tiga.

Menurut Jamil, pernyataan IDI itu membentuk persepsi di sebagian masyarakat bahwa belum ada vaksin Covid-19 yang layak digunakan. Hal inilah yang memicu keragu-raguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

"Jadi, kredibilitas penyampai vaksin Covid-19 menjadi faktor dominan penyebab terjadinya keraguan dan penolakan di masyarakat," tandasnya.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya