Berita

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat mengumumkan vaksin Covid-19 gratis untuk masyarakat/Repro

Kesehatan

Jokowi Tak Kredibel Bicara Vaksin Covid-19, Harusnya Menkes Dan BPOM

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 18:50 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Masih ada keraguan di tengah masyarakat terkait dengan vaksin Covid-19 yang akan digunakan pemerintah dalam vaksinasi awal tahun depan. Padahal, Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin.

Menurut pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiludin Ritonga, keraguan publik wajar mengingat Presiden Joko Widodo bukan orang kredibel dalam menyampaikan vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Alih-alih Presiden Jokowi, seharusnya Kementerian Kesehatan dan BPOM lebih tepat menyampaikan soal vaksin Covid-19 karena lebih memiliki kredibilitas.


"Pemerintah juga dapat menggandeng Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam menyampaikan vaksin Covid-19. Lembaga ini tentu sangat kredibel menyampaikan," kata Jamil, sapaan karib Jamiludin Ritonga kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (12/12).

Sayangnya, kata Jamil, IDI tidak dilibatkan dalam menyampaikan rencana vaksin Covid-19 ke masyarakat. Di sisi lain, IDI sendiri menginformasikan bahwa sampai saat ini belum ada vaksin Covid-19 yang telah lulus uji klinis fase tiga.

Menurut Jamil, pernyataan IDI itu membentuk persepsi di sebagian masyarakat bahwa belum ada vaksin Covid-19 yang layak digunakan. Hal inilah yang memicu keragu-raguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

"Jadi, kredibilitas penyampai vaksin Covid-19 menjadi faktor dominan penyebab terjadinya keraguan dan penolakan di masyarakat," tandasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

UPDATE

Pengamat Ingatkan AI hanya Alat Bantu, Bukan Pengganti Manusia

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Menelusuri Asal Usul Ngabuburit

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:15

Din Syamsuddin: Board of Peace Trump Bentuk Nekolim Baru

Sabtu, 07 Februari 2026 | 10:01

Sambut Tahun Kuda Api, Ini Jadwal Libur Imlek 2026 untuk Rencanakan Kumpul Keluarga

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:52

Cadangan Devisa RI Menciut Jadi Rp2.605 Triliun di Awal 2026

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:47

Analisis Kebijakan MBG: Antara Tanggung Jawab Sosial dan Mitigasi Risiko Ekonomi

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:41

ISIS Mengaku Dalang Bom Masjid Islamabad

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:31

Dolar AS Melemah, Yen dan Pound Terdampak Ketidakpastian Global

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:16

Golkar: Indonesia Bergabung ke Dewan Perdamaian Gaza Wujud Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Februari 2026 | 09:01

Wall Street Perkasa di Akhir Pekan, Dow Jones Tembus 50.000

Sabtu, 07 Februari 2026 | 08:52

Selengkapnya