Jaringan Moderat: Masih Banyak Ormas Intoleran Di Lingkaran Pemerintah

Keberadaan organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia perlu dievaluasi pemerintah untuk mengantisipasi praktik intoleransi dan radikal, khususnya ormas di lingkungan lembaga pemerintah.

Sebab menurut pandangan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi, diduga masih ada ormas di lingkungan lembaga pemerintahan yang berbasis intoleransi.

"Ini memang penting sekali. Sebenarnya bukan hanya ormas saja, tapi pada tataran yang sifatnya tafsir-tafsir agama, kelompok kajian maupun gerakan tersembunyi melalui pemerintah dan lembaga intelektual. Harus lebih dicermati lagi pemerintah," kata Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi kepada wartawan, Senin (21/12).

Islah Bahwari menyampaikan, banyak tafsir agama bersifat eksklusivisme mengarah pada intoleran. Tafsiran yang dimaksud, kata Bahwari, seperti mengharamkan musik dan menganggap semua transaksi keuangan di bank riba.

"Seperti inilah yang memang harus dikikis habis oleh pemerintah, apalagi yang sudah jadi lembaga, menjadi entitas seperti ormas. Kalau sudah mengarah intoleran, saya kira pemerintah harus membekukan izinnya, atau paling tidak memberi surat peringatan," urainya.

"Pemerintah tidak boleh diam terhadap ormas yang melembagakan dirinya lalu menggunakan gerakan yang katanya amar ma'ruf tapi caranya munkar.Ini harus diantisipasi," tutupnya.