Berita

Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga/Net

Bisnis

Rekor, Jepang Sepakati Anggaran Rp 14.604 Triliun Untuk Tahun Fiskal 2021

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 14:37 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Pemerintah Jepang telah menyepakati anggaran fiskal sebesar 1,03 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 14.604 trilliun (Rp 14.100/dolar AS) yang dimulai pada April 2021.  

Kementerian Keuangan pada Senin (21/12) menyebut jumlah tersebut naik 4 persen dengan rekor pengeluaran untuk militer dan kesejahteraan.

Selama sembilan tahun berturut-turut, anggaran fiskal Jepang naik dan berbanding lurus dengan utang barunya yang saat ini menyumbang lebih dari sepertiga pendapatan.


Di Jepang, reformasi fiskal telah ditangguhkan karena Perdana Menteri Yoshihide Suga memprioritaskan upaya untuk menahan pandemi dan meningkatkan pertumbuhan, meskipun utang publik lebih dari dua kali lipat ukuran ekonomi Jepang, yaitu 5 triliun dolar AS.

“Bagaimana menyeimbangkan respons virus corona dengan reformasi fiskal hampir tidak diperdebatkan di Jepang," ujar kepala ekonom di Totan Research, Izuru Kato, seperti dikutip Reuters.   

"Suku bunga sangat rendah di bawah pelonggaran moneter Bank of Japan yang berkepanjangan mungkin telah menyebabkan disiplin fiskal dilumpuhkan," tambahnya.

Anggaran tersebut akan diluncurkan bersama dengan anggaran tambahan ketiga untuk tahun fiskal ini sebagai anggaran gabungan 15 bulan yang ditujukan untuk pengeluaranguna meringankan penderitaan akibat virus dan mendukung tujuan Suga dalam mencapai netralitas karbon dan transformasi digital.

Lembaga pemeringkat Fitch pada Juli telah memangkas prospek peringkat utang Jepang menjadi negatif dari stabil, memperingatkan dampak Covid-19 pada meningkatnya utang publik.

"Pengeluaran stimulus besar-besaran yang diluncurkan tahun fiskal ini dapat meningkatkan kekhawatiran tentang 'jurang fiskal', yang dapat membenarkan seruan untuk lebih banyak pengeluaran di tahun fiskal mendatang," terang ekonom senior di SMBC Nikko Securities, Koya Miyamae.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya