Perdana Menteri Jepang, Yoshihide Suga/Net
Pemerintah Jepang telah menyepakati anggaran fiskal sebesar 1,03 triliun dolar AS atau setara dengan Rp 14.604 trilliun (Rp 14.100/dolar AS) yang dimulai pada April 2021.
Kementerian Keuangan pada Senin (21/12) menyebut jumlah tersebut naik 4 persen dengan rekor pengeluaran untuk militer dan kesejahteraan.
Selama sembilan tahun berturut-turut, anggaran fiskal Jepang naik dan berbanding lurus dengan utang barunya yang saat ini menyumbang lebih dari sepertiga pendapatan.
Di Jepang, reformasi fiskal telah ditangguhkan karena Perdana Menteri Yoshihide Suga memprioritaskan upaya untuk menahan pandemi dan meningkatkan pertumbuhan, meskipun utang publik lebih dari dua kali lipat ukuran ekonomi Jepang, yaitu 5 triliun dolar AS.
“Bagaimana menyeimbangkan respons virus corona dengan reformasi fiskal hampir tidak diperdebatkan di Jepang," ujar kepala ekonom di Totan Research, Izuru Kato, seperti dikutip
Reuters.
"Suku bunga sangat rendah di bawah pelonggaran moneter Bank of Japan yang berkepanjangan mungkin telah menyebabkan disiplin fiskal dilumpuhkan," tambahnya.
Anggaran tersebut akan diluncurkan bersama dengan anggaran tambahan ketiga untuk tahun fiskal ini sebagai anggaran gabungan 15 bulan yang ditujukan untuk pengeluaranguna meringankan penderitaan akibat virus dan mendukung tujuan Suga dalam mencapai netralitas karbon dan transformasi digital.
Lembaga pemeringkat Fitch pada Juli telah memangkas prospek peringkat utang Jepang menjadi negatif dari stabil, memperingatkan dampak Covid-19 pada meningkatnya utang publik.
"Pengeluaran stimulus besar-besaran yang diluncurkan tahun fiskal ini dapat meningkatkan kekhawatiran tentang 'jurang fiskal', yang dapat membenarkan seruan untuk lebih banyak pengeluaran di tahun fiskal mendatang," terang ekonom senior di SMBC Nikko Securities, Koya Miyamae.
