Berita

Kepala staf Gedung Putih yang baru, Ron Klain/Net

Dunia

Kepala Staf Presiden Biden Salahkan Pemerintahan Trump Karena Penyampaian Peretasan Yang Membingungkan

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 14:23 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Kepala staf Gedung Putih yang baru, Ron Klain, mengatakan pemerintah perlu menghadirkan front persatuan dalam menanggapi serangan dunia maya baru-baru ini. Hal itu disampaikan sesaat setelah ia menyalahkan pemerintahan Trump karena pernyataan-pernyataan yang membingungkan mengenai serangan dunia maya besar- besaran yang menargetkan lusinan lembaga dan perusahaan AS.

"Pemerintah federal harus berbicara dengan suara yang jelas dan tidak ambigu tentang siapa yang dimaksud di balik peretasan," kata Klain, dalam sebuah wawancara dengan Face the Nation pada Minggu (21/12), seperti dikutip dari CBS.

"Kita harus mendengar alokasi tanggung jawab yang jelas dan tidak ambigu dari Gedung Putih, dari komunitas intelijen. Merekalah orang-orang yang bertanggung jawab. Merekalah yang seharusnya menyampaikan pesan-pesan itu dan menyampaikan kepastian tanggung jawab," kata Klain.


Ia mengatakan, informasi yang didengarnya simpang siur. Apa yang dikatakan oleh menteri luar negeri, berbeda dengan apa yang disampaikan denan Gedung Putih, juga berbeda dengan cuitan Presiden Donald Trump.

Beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keuangan, Energi, dan Negara, mengungkapkan bahwa mereka adalah korban kampanye spionase dunia maya besar-besaran, yang diyakini sebagai karya peretas Rusia.

Para pelaku menyusup ke jaringan komputer melalui produk perangkat lunak yang banyak digunakan dari SolarWinds, perusahaan yang berbasis di Texas dengan ribuan pelanggan.

Namun, cakupan dari peretasan tidak jelas. Belakangan, agen federal mengungkapkan bahwa mereka termasuk di antara organisasi yang terkena dampak. Badan Keamanan dan Infrastruktur Siber mengatakan pada pekan lalu bahwa gangguan, yang mencakup beberapa negara, menimbulkan 'risiko besar' bagi pemerintah dan jaringan pribadi.

Pada Jumat (18/12), Menteri Luar Negeri Mike Pompeo mengatakan kepada pembawa acara radio konservatif Mark Levin bahwa Rusia terlibat dalam kegiatan ini. Namun, pernyataan itu terbantahkan dengan klaim Donald Trump bahwa yang berada di belakang kampanye dunia maya dan menuduh media telah membongkar pelanggaran tersebut adalah China!

Klain mengatakan Presiden terpilih Joe Biden dan anggota tim transisinya telah diberi pengarahan tentang peretasan. Tetapi menurutnya, "Perlu ada pernyataan terbuka mengenai posisi pemerintah yang harus datang dari pemerintah saat ini dan itu harus dilakukan dengan jelas dan suara yang tidak ambigu."

"Pernyataan resmi tentang siapa yang bertanggung jawab atas serangan khusus ini harus datang dari pemerintah dengan cara yang jelas dan tidak ambigu," lanjut Klain.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya