Berita

Pakar Ilmu Hukum Internasional, Himahanto Juawana/Net

Politik

Dinilai Rendahkan Indonesia, Dubes Jerman Harus Minta Maaf

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 10:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Kehadiran staf Kedutaan Besar Jerman di markas Front Pembela Islam (FPI) di Petamburan, Jakarta Pusat, memicu kritikan keras dari sejumlah pihak.

Pihak Kedutaan Besar Jerman di Jakarta telah memberikan klarifikasi bahwa kedatangan staf Kedutaan adalah untuk mendapatkan gambaran tersendiri mengenai situasi keamanan, terkait dengan aksi demonstrasi pada Jumat lalu yang melintasi Kedutaan.

“Klarifikasi demikian sangat merendahkan tingkat kecerdasan publik dan pemerintah Indonesia,” tegas pakar Ilmu Hukum Internasional, Hikmahanto Juwana, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (21/12)


Rektor Universitas Achmad Yani ini mengatakan, setidaknya ada empat alasan kenapa Kedubes Jerman dianggap merendahkan kecerdasan publik dan pemerintah Indonesia.

“Pertama, tidak dijelaskan apakah pegawai kedutaan Jerman tersebut seorang diplomat atau bukan. Kedua, tidak seharusnya pegawai Kedutaan mencari tahu tentang sesuatu dengan mendatangi Markas FPI,” jelasnya.

Menurut Hikmahanto, bila pegawai tersebut ingin mencari tahu seharusnya dilakukan dengan bertemu di tempat netral, seperti hotel atau rumah makan. Bukan langsung menyambangi markas FPI.

“Ketiga, adalah tindakan bodoh dari pegawai Kedubes Jerman untuk datang ke markas FPI di era media sosial. Siapa saja tentu dapat mengambil gambar dan mem-postingnya di media sosial,” katanya.

Keempat, lanjut Hikmahanto, pegawai tersebut bahkan tidak cerdas dan sensitif dengan situasi politik yang belakangan berkembang di Indonesia.

“Pegawai tersebut seolah membiarkan Negara Jerman dijadikan legitimasi untuk satu pihak, dan pada saat bersamaan sebagai tindakan yang tidak bersahabat oleh pihak yang lain,” tegasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya