Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Trump Bantah Laporan Media Tentang Pertemuan Jumat Yang Rencanakan Penerapan Darurat Militer Batalkan Hasil Pemilu

SENIN, 21 DESEMBER 2020 | 09:21 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Donald Trump membantah laporan yang menyebutkan bahwa penasihatnya telah mengajukan gagasan darurat militer untuk membatalkan pemilu 2020 lalu.

Dalam cuitannya di Twitter, presiden Amerika Serikat yang sebentar lagi pensiun itu mengatakan beberapa berita yang ditulis outlet media di Amerika Serikat adalah 'liputan yang buruk' tentang dirinya.

Trump mengatakan bahwa ada beberapa masalah yang sangat penting di Amerika Serikat, dari serangan siber skala besar hingga negosiasi berisiko tinggi pada paket penyelamatan Covid-19 skala besar dan peluncuran kampanye vaksin bersejarah. Namun, justru itu hampir tidak terlihat.


Trump, dalam pertemuan di Gedung Putih bersama para stafnya pada Jumat, mengangkat kemungkinan memberlakukan darurat militer dalam upaya untuk membatalkan hasil pemilihan presiden, seperti yang dilaporkan beberapa media AS pada Sabtu (19/12).

Trump ditemani beberapa stafnya termasuk Jenderal Michael Flynn, mantan penasihat keamanan nasionalnya, lapor The New York Times.

Xios mengungkapkan informasi penting dari pertemuan tersebut, bahwa Trump telah menyatakan minatnya pada rencana Flynn itu, dan bahwa pejabat Gedung Putih khawatir Trump akan menghabiskan terlalu banyak waktu dengan orang-orang yang mereka anggap bodoh atau ahli teori konspirasi dan menggoda penyalahgunaan kekuasaan secara terang-terangan.

Beberapa perwira senior telah mengungkapkan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam upaya apa pun untuk membatalkan hasil pemilu, yang diakreditasi oleh semua negara bagian dan dikonfirmasi oleh Electoral College.

Sekretaris Angkatan Darat Ryan McCarthy dan Kepala Staf Angkatan Darat James McConville sepakat mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, bahwa "Militer AS tidak memiliki peran dalam menentukan hasil pemilu AS."

Menurut penyelidikan oleh Brennan Center for Justice awal tahun ini, Trump tetap membutuhkan persetujuan parlemen untuk mengeluarkan darurat militer.

Laporan New York Times menyebutkan, banyak penasihat presiden yang menentang konsep darurat militer pada pertemuan hari Jumat itu.

Mantan penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, yang sering dikritik sejak dia meninggalkan pemerintahan pada September, menyebut bahwa laporan tentang pertemuan pada Jumat itu 'mengerikan'.

"Tidak ada cara lain untuk menjelaskannya," katanya kepada CNN Sabtu malam. "Itu luar biasa. Ini hampir pasti belum pernah terjadi sebelumnya."

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya