Mujiyono: BLT Berupa Cash Transfer Susah Dikorupsi

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi mengubah skema bantuan untuk masyarakat yang awalnya berbentuk sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT). BLT mulai efektif diberikan mulai tahun 2021 mendatang.

Kebijakan tersebut disambut baik oleh Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Ia lantas membeberkan keunggulan BLT dibanding bantuan sosial dalam bentuk sembako.

Menurutnya, bantuan tunai bisa lebih maksimal manfaatnya bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat bisa lebih fleksibel dalam penggunaan bantuan untuk keperluan mereka.

"BLT bisa gerakin perekonomian kampung, serta menaikkan rasio likuiditas bank daerah," imbuh Mujiyono saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Jumat (18/12).

Lebih lanjut, politisi Partai Demokrat itu menilai skema pemberian bantuan secara tunai bisa meminimalisir kemungkinan adanya korupsi.

Hal itu berbeda dengan bantuan dalam bentuk sembako. Apalagi, salah seorang menteri di pemerintahan sekarang sudah ditetapkan tersangka karena disebut-sebut menyunat uang anggaran paket sembako yang harusnya diterima rakyat.

"Bansos BLT berupa cash transfer itu susah dikorupsi," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mujiyono juga menyinggung soal usulan BLT. Menurutnya, usulan agar bantuan sembako diubah menjadi BLT sudah disampaikan jauh-jauh hari tepatnya sejak 8 Mei 2020 lalu.

Untuk diketahui, besaran bantuan yang akan diterima kepada warga terdampak Covid-19 yakni sebesar Rp 300.000 selama 6 bulan ke depan.