Ilustrasi vaksin Covid-19/Net
Keputusan Presiden Joko Widodo dengan menggratiskan pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat diapresasi Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin.
Hal ini sesuai dengan amanat konstitusi dalam UUD 1945 pasal 28A dan Pasal 28H yang menjamin bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
“Maka keputusan Presiden Jokowi sudah tepat dan sesuai amanat konstitusi,†kata Azis Syamsuddin kepada wartawan, Kamis (17/12).
Terkait pendanaan, Presiden Jokowi memang perlu menghitung ulang pos anggaran dalam memenuhi rencana pemberian vaksin. Salah satu pos anggaran yang berpeluang direalokasi adalah anggaran pembiayaan infrastruktur.
“Manusia adalah infrastrukur terbaik, jadi realokasi anggaran infrastruktur adalah keputusan politik terbaik. Karena masyarakat adalah aset kelangsungan bangsa dan negara. Apapun pos anggaran yang akan direalokasi demi kesehatan masyarakat, DPR akan sepenuhnya mendukung sesuai aturan dan mekanisme yang ada,†urainya.
Menyikapi rencana teknis vaksinasi nasional, politikus Golkar ini mengatakan, banyak negara yang akan memulai vaksinasi pada Januari-Febuari 2021, di antaranya Amerika Serikat, Inggris, India hingga Singapura. Sehingga, terlepas dari perdebatan publik, vaksinasi sudah menjadi keputusan logis untuk diterapkan.
“Vaksinasi merupakan keputusan logis yang diterapkan di masa kini, sekalipun terkesan tergesa-gesa. Ini memang situasi
emergency. Dan negara memiliki konsekuensi logis untuk bertanggung jawab agar proses ini bisa berjalan dengan baik, adil, dan merata. Ini sangat penting untuk dipahami,†bebernya.
Azis juga berharap vaksin dapat tersedia bagi seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, ia memimta kementerian dan lembaga terkait dapat mengedukasi masyarakat secara transparan.
“Akan ada berbagai merek dan jenis vaksin, tidak mudah mendapatkan vaksin saat seluruh dunia sedang merebutkannya. Setiap kesempatan harus dimanfaatkan untuk stok vaksin untuk keperluan dalam negeri, tentu dengan pertimbangan ilmiah. India, Amerika, dan China memiliki kemampuan produksi vaksin terbesar, maka diplomasi vaksin perlu lebih ditingkatkan lagi,†tutupnya.
