Berita

Rektor UIN Syarif Hiduyatullah Jakarta Amany Lubis/UIN Jakarta

Nusantara

Rektor UIN Jakarta: UU Cipta Kerja, Strategi Hadapi Bonus Demografi

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 22:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Bonus demografi yang akan dihadapi oleh Indonesia harus datang bersamaan dengan meningkatnya lapangan pekerjaan.

Begitu kata Rektor Universitas Islam Negeri Syarif (UIN) Hidayatullah Jakarta Amanu Lubis dalam sambutan pada pembukaan Webinar Nasional bertajuk “Implementasi UU Cipta Kerja Bagi UMKM dan Tantangan Bonus Demografi” yang dijalankan secara virtual pada Selasa (15/12).

Mengutip portal berita resmi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Amany menjelaskan bahwa Indonesia diperkirakan akan menghadapi bonus demografi tahun 2030. Di tahun tersebut akan ada peningkatan angkatan kerja secara tajam.


Sayangnya, jika tak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang cukup, maka meningkatnya angkatan kerja akan menimbulkan masalah sosial, ekonomi, dan politik.

Oleh karea itu dia menilai bahwa pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law oleh DPR dan pemerintah belum lama ini dinilai menjadi strategi pemerintah dalam menghadapi bonus demografi tersebut.

Pasalnya, UU Cipta Kerja ditujukan agar dapat menciptakan lapangan kerja, bukan hanya mengatur ketenagakerjaan.

“UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan daya saing ekonomi nasional di tengah persaingan ekonomi global yang makin ketat,” kata Amany.

Lebih lanjut dia menerangkan bahwa di masa pandemi Covid-19 saat ini, muncul tantangan bersama untuk bagaimana dapat keluar dari tekanan krisis secara bersama-sama.

Karena itulah dia berharap perlu ada kerja sama strategis untuk memperkuat iklim investasi nasional.

Pada kesempatan yang sama Amany menurutkan bahwa dia juga berharap UU Cipta Kerja akan memberi ruang lebih terbuka bagi perguruan tinggi Islam dan usaha kecil menengah, khususnya di lingkungan muslim.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

iPhone Raffi Ahmad Dikirim dari AS Tanpa Disebut dalam Dokumen

Selasa, 09 Juni 2026 | 00:01

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya