Berita

Anggota DPD RI Fahira Idris/Net

Politik

Fahira Idris: Vaksin Gratis Kebijakan Tepat Jika Ingin Pandemi Ini Bisa Dikendalikan Cepat

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 21:30 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Kebijakan pemerintah yang memutuskan untuk menggratiskan vaksin Covid-19 kepada masyarakat adalah kebijakan tepat.

Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan, vaksin dalam situasi pandemi adalah sebuah intervensi negara untuk segera memulihkan kesehatan publik yang dilanda krisis sehingga memang harus dibiayai sepenuhnya oleh negara.

“Vaksin Covid-19 gratis atau tidak dikenakan biaya sama sekali untuk seluruh rakyat adalah kebijakan tepat jika ingin pandemi di negeri ini bisa segera dikendalikan dengan cepat," ujar Fahira dalam keterangannya, Rabu (16/12).


"Kebijakan ini patut kita apresiasi. Tinggal ke depan bagaimana para pemangku kepentingan terkait, memastikan keamanan dan efektivitas vaksin serta memastikan ketersediaan dan distribusinya,” imbuhnya.

Selain itu, kata dia, keputusan pemerintah menggratiskan vaksin Covid-19 ini akan mempermudah program sosialisasi dan kampanye vaksinasi ke seluruh lapisan masyarakat. Dengan program vaksin yang gratis, aman dan efektif, diharapkan tidak ada penolakan akan vaksinasi.

Meski begitu, lanjut Senator DKI Jakarta ini, ketersediaan vaksin bukan berarti protokol kesehatan bisa diabaikan.

Terlebih, vaksin tersebut masih menunggu rekomendasi izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Sementara itu, pemerintah juga diharapkan terus meningkatkan kapasitas 3T (testing, tracing, dan treatment) sehingga pandemi ini benar-benar bisa segera kita kendalikan dan ekonomi kembali berdenyut,” pungkas Fahira.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

War Tiket Haji Untungkan Orang Kaya

Minggu, 12 April 2026 | 04:17

Paradoks Penegakan Hukum

Minggu, 12 April 2026 | 04:12

BPKH Pastikan Dana Haji Aman di Tengah Dinamika Global

Minggu, 12 April 2026 | 04:00

Kunjungi Rusia Jadi Sinyal RI Tak Mutlak Ikuti Garis Barat

Minggu, 12 April 2026 | 03:40

Anak Usaha BRI Respons Persaingan Bisnis Outsourching

Minggu, 12 April 2026 | 03:16

Ibadah Haji Bukan Nonton Konser!

Minggu, 12 April 2026 | 03:10

Lebaran Betawi Bukan Sekadar Seremoni Pasca-Idulfitri

Minggu, 12 April 2026 | 02:41

Wapres AS Tatap Muka Langsung dengan Delegasi Iran di Islamabad

Minggu, 12 April 2026 | 02:03

Petugas Terlibat Peredaran Narkoba di Rutan Bakal Dipecat

Minggu, 12 April 2026 | 02:00

Andre Rosiade: IKM akan Menjadi Mitra Konstruktif Pemda

Minggu, 12 April 2026 | 01:46

Selengkapnya