Keputusan Ketua Umum Partai Nanggroe Aceh (PNA), Irwandi Yusuf, yang menunjuk Tengku Muharuddin sebagai calon Wakil Gubernur Aceh hendaknya diikuti oleh semua unsur di dalam partai.
"Kader PNA harus satu suara mendukung keputusan Ketua Umum Irwandi Yusuf atau BW. Besarnya PNA sekarang tidak bisa dipungkiri dari kerja keras dari BW dalam mendukung proses demokrasi di Aceh," kata Wakil Ketua PNA Banda Aceh, Yuni Eko Hariatna alias Embong, melalui keterangan tertulis yang diterima Kantor Berita RMOLAceh, Rabu (16/12).
Embong mengatakan, tidak ada alasan bagi kader PNA untuk tidak mendukung keputusan Irwandi. Karena, keputusan Irwandi mendukung bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh itu diambil dengan mempertimbangkan semua aspek, termasuk kepentingan partai dan Aceh.
"Ketika Partai sudah menetapkan calon wakil gubernur Tgk Muharuddin maka kami selaku kader partai wajib mendukung, kami sudah memberikan mandat dan kepercayaan politik kepada ketua umum untuk memimpin partai saat memilih beliau menjadi ketua umum," terangnya.
Ditambahkan Embong, keputusan Irwandi itu tidak pantas disanggah. Selama tidak bertentangan dengan konstitusi negara, kader partai wajib menaati.
Bahkan Embong berharap sosok wakil gubernur dapat diputuskan segera untuk membantu kelancaran roda pemerintahan. Keberadaan wakil gubernur, kata Embong, akan membantu gubernur dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan pembangunan di Aceh.
"Akibat tidak adanya Wakil Gubernur banyak urusan pemerintahan tidak terlaksana, apalagi visi misi pemerintahan Irwandi-Nova menjadikan Aceh Hebat, tapi sampai saat ini menurut saya masih jauh panggang dari api," ujarnya.
Nama Muharuddin muncul sebagai calon Wakil Gubernur Aceh yang akan mendampingi Nova hingga akhir sisa masa jabatan pada 2022. Sumber
Kantor Berita RMOLAceh mengatakan, Tengku Muharuddin merupakan sosok yang diterima seluruh kalangan.
Nama ini disodorkan oleh Ketua Umum Partai Aceh, Muzakir Manaf, alias Mualem. Irwandi pun lebih sreg kepada Muharuddin, ketimbang Samsul Bahri alias Tiyong, meski bukan kader PNA dan bukan bagian dari partai politik pengusung.
