Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Bukan Habib Rizieq, Terkait Kasus Kerumunan FPI Polisi Harus Periksa Mahfud MD

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan orang yang paling bertanggung jawab atas adanya kerumunan massa FPI adalah Menko Polhukam Mahfud MD.

Emil -sapaan akrabnya- menyebutkan jelang kedatangan Imam Besar FPI, Mahfud memperbolehkan anggota FPI untuk menjemput kepulangan imam besar FPI itu.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).


Merespons pernyataan Emil, politisi Demokrat Taufiqurrahman menyatakan apa yang disampaikan orang nomor 1 di Jawa Barat itu pernah ia lontarkan.

Mantan Ketua Fraksi DPRD DKI itu berpendapat bahwa seharusnya yang mendapatkan hukuman bukanlah Habib Rizieq Shihab melainkan Mahfud MD.

“Kasus kerumunan massal yang melibatkan HRS bersumber dari pernyataan Menkopolhukam yang tidak jelas dan mengambang,” tegas Taufiq kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/12).

Menurut Taufiq, harusnya Menko Polhukam bisa memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga bisa dimengerti oleh publik, khususnya para pendukung HRS.

“Menko Polhukam itu Tupoksi memberikan arahan yang jelas dan gamblang sehingga semua unsur di lapangan bisa menterjemahkannya dengan jernih. Pak Mahfud itu sudah jadi menteri lho, bukan lagi akademisi, jadi musti lebih jelas kalau ngomong,” ucapnya.

Lebih jauh lagi Taufiq menjelaskan supaya ada unsur keadilan di mata publik, seharusnya Polri juga memeriksa semua pihak yang selama ini juga sudah menyebabkan kerumunan massa.

“Jangan sampai publik melihat ada proses tebang pilih,” tandasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya