Berita

Menko Polhukam Mahfud MD/Net

Politik

Bukan Habib Rizieq, Terkait Kasus Kerumunan FPI Polisi Harus Periksa Mahfud MD

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 17:12 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan orang yang paling bertanggung jawab atas adanya kerumunan massa FPI adalah Menko Polhukam Mahfud MD.

Emil -sapaan akrabnya- menyebutkan jelang kedatangan Imam Besar FPI, Mahfud memperbolehkan anggota FPI untuk menjemput kepulangan imam besar FPI itu.

Hal itu disampaikan Ridwan Kamil usai menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Jawa Barat, Rabu (16/12).


Merespons pernyataan Emil, politisi Demokrat Taufiqurrahman menyatakan apa yang disampaikan orang nomor 1 di Jawa Barat itu pernah ia lontarkan.

Mantan Ketua Fraksi DPRD DKI itu berpendapat bahwa seharusnya yang mendapatkan hukuman bukanlah Habib Rizieq Shihab melainkan Mahfud MD.

“Kasus kerumunan massal yang melibatkan HRS bersumber dari pernyataan Menkopolhukam yang tidak jelas dan mengambang,” tegas Taufiq kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/12).

Menurut Taufiq, harusnya Menko Polhukam bisa memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga bisa dimengerti oleh publik, khususnya para pendukung HRS.

“Menko Polhukam itu Tupoksi memberikan arahan yang jelas dan gamblang sehingga semua unsur di lapangan bisa menterjemahkannya dengan jernih. Pak Mahfud itu sudah jadi menteri lho, bukan lagi akademisi, jadi musti lebih jelas kalau ngomong,” ucapnya.

Lebih jauh lagi Taufiq menjelaskan supaya ada unsur keadilan di mata publik, seharusnya Polri juga memeriksa semua pihak yang selama ini juga sudah menyebabkan kerumunan massa.

“Jangan sampai publik melihat ada proses tebang pilih,” tandasnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya