Berita

Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Jelang Libur Nataru, Komisi X DPR: Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Penting Dari Swab Test

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 14:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi IX DPR RI kembali mengingatkan, hingga saat ini,cara paling efektif menangani Covid-19 adalah dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.

Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo mengatakan, dia mengingatkan pentingnya potokol kesehatan terutama menjelang libur akhir tahun, yakni Natal dan Tahun Baru 2021.

Terutama, soal kebijakan yang mewajibkan setiap orang yang hendak berwisata ke Bali, diwajibkan uji swab test berbasis PCR bagi pengguna jalur udara dan uji rapid test antigen bagi pengguna jalur darat.


"Intinya, pengendalian Covid-19 yang paling utama bukan soal swab. Tapi bagaimana kedisplinan masyarakat menjalankan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3 T (tracking, testing,treatment)," kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Rahmad menambahkan, untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 pasca liburan pun, protokol kesehatan bersifat mutlak untuk diterapkan. Bukan hanya di Bali, tetapi seluruh wilayah di Indonesia wajim menerapkan protokol itu.

"Kewajiban menerapkan protokol kesehatan mutlak dilakukan saat penumpang pesawat tiba di Bali. Satgas Covid-19 harus lebih fokus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Rahmad mengatakan pada prinsipnya, pihaknya mendukung upaya peningkatan UMKM di Pulau Dewata yang belakangan ini sudah 'mati suri' akibat pandemi.

Di sisi lain, yang menjadi perhatian Rahmad, adalah biaya uji swab. Katanya, bila dihitung-hitung biaya uji swab yang berkisar Rp 900 ribu itu akan terasa memberatkan.

"Kalau biaya uji swab dibebankan kepada penumpang, ya sangat memberatkan. Kecuali, kalau negara yang membayar," tuturnya.

Menurut legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini, kebijakan uji swab yang rencananya akan diberlakukan mulai 18 Desember 2020 ini, masih perlu dipertimbangkan.

"Sebenarnya ada dua pilihan, uji swab dibayar oleh negara atau kita ketatkan satgas untuk pengendalian penegakan displin protokol kesehatan," tegasnya.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Ambang Batas Parlemen Moderat Cukup 2,5 Persen

Senin, 02 Februari 2026 | 20:04

Eks Kepala PPATK: Demutualisasi BEI Kebutuhan Mendesak, Faktor Pertemanan Permudah Penyimpangan

Senin, 02 Februari 2026 | 19:50

Ribuan Warga Kawanua Rayakan Natal dan Tahun Baru dengan Nuansa Budaya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Catat! Ini 9 Sasaran Operasi Keselamatan Jaya 2026 dan Besaran Dendanya

Senin, 02 Februari 2026 | 19:45

Prabowo Terima Dirut Garuda dan Petinggi Embraer di Istana, Bahas Apa?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:41

Menkeu Purbaya Singgung Saham Gorengan Saat IHSG Anjlok, Apa Itu?

Senin, 02 Februari 2026 | 19:29

Alur Setoran Kades dan Camat ke Sudewo Ditelisik KPK

Senin, 02 Februari 2026 | 19:23

Horor Sejarah Era Jim Crow

Senin, 02 Februari 2026 | 19:14

10 Surat Tanah yang Tidak Berlaku Lagi mulai Februari 2026

Senin, 02 Februari 2026 | 19:12

5 Takjil Khas Daerah Indonesia Paling Legendaris

Senin, 02 Februari 2026 | 18:53

Selengkapnya