Berita

Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Jelang Libur Nataru, Komisi X DPR: Penerapan Protokol Kesehatan Lebih Penting Dari Swab Test

RABU, 16 DESEMBER 2020 | 14:46 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Komisi IX DPR RI kembali mengingatkan, hingga saat ini,cara paling efektif menangani Covid-19 adalah dengan menerapkan secara ketat protokol kesehatan.

Anggota Komisi IX Fraksi PDI Perjuangan, Rahmad Handoyo mengatakan, dia mengingatkan pentingnya potokol kesehatan terutama menjelang libur akhir tahun, yakni Natal dan Tahun Baru 2021.

Terutama, soal kebijakan yang mewajibkan setiap orang yang hendak berwisata ke Bali, diwajibkan uji swab test berbasis PCR bagi pengguna jalur udara dan uji rapid test antigen bagi pengguna jalur darat.


"Intinya, pengendalian Covid-19 yang paling utama bukan soal swab. Tapi bagaimana kedisplinan masyarakat menjalankan 3 M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak) dan 3 T (tracking, testing,treatment)," kata Rahmad Handoyo dalam keterangannya, Rabu (16/12).

Rahmad menambahkan, untuk mencegah kenaikan kasus Covid-19 pasca liburan pun, protokol kesehatan bersifat mutlak untuk diterapkan. Bukan hanya di Bali, tetapi seluruh wilayah di Indonesia wajim menerapkan protokol itu.

"Kewajiban menerapkan protokol kesehatan mutlak dilakukan saat penumpang pesawat tiba di Bali. Satgas Covid-19 harus lebih fokus menerapkan protokol kesehatan," katanya.

Rahmad mengatakan pada prinsipnya, pihaknya mendukung upaya peningkatan UMKM di Pulau Dewata yang belakangan ini sudah 'mati suri' akibat pandemi.

Di sisi lain, yang menjadi perhatian Rahmad, adalah biaya uji swab. Katanya, bila dihitung-hitung biaya uji swab yang berkisar Rp 900 ribu itu akan terasa memberatkan.

"Kalau biaya uji swab dibebankan kepada penumpang, ya sangat memberatkan. Kecuali, kalau negara yang membayar," tuturnya.

Menurut legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini, kebijakan uji swab yang rencananya akan diberlakukan mulai 18 Desember 2020 ini, masih perlu dipertimbangkan.

"Sebenarnya ada dua pilihan, uji swab dibayar oleh negara atau kita ketatkan satgas untuk pengendalian penegakan displin protokol kesehatan," tegasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

TNI Gandeng Bulog Hadirkan Program Pangan Murah di Puncak Jaya

Kamis, 02 April 2026 | 03:59

Jadwal KA Ciremai Dipastikan Kembali Normal

Kamis, 02 April 2026 | 03:46

KUR dan Salah Arah Subsidi Negara

Kamis, 02 April 2026 | 03:20

Gugatan Forum Purnawirawan TNI Bertujuan agar Kasus Ijazah Jokowi Rampung

Kamis, 02 April 2026 | 02:55

Umrah Prajurit dan ASN TNI

Kamis, 02 April 2026 | 02:39

Ledakan SPBE Cimuning Turut Porak-Porandakan Pemukiman Warga

Kamis, 02 April 2026 | 02:16

JK: Kalau BBM Murah, Orang akan Pakai Seenaknya

Kamis, 02 April 2026 | 01:59

AS Beri Sinyal Belum Ingin Akhiri Perang dengan Iran

Kamis, 02 April 2026 | 01:37

Wamen Fajar: Model Soal TKA Cocok buat Kebutuhan Masa Depan

Kamis, 02 April 2026 | 01:12

Danantara Didorong Percepat Proyek Hilirisasi dan Waste to Energy

Kamis, 02 April 2026 | 00:54

Selengkapnya