Berita

Laporan terbaru dari think tank Amerika Serikat mmenyebut bahwa ratusan ribu warga Uighur kerja paksa untuk memetik kapas/Net

Dunia

Think Tank AS: 570 Ribu Warga Uighur Kerja Paksa Di Ladang Kapas Xinjiang

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Laporan terbaru mengenai nasib warga Uighur di Xinjiang China kembali muncul.

Kali ini laporan datang dari lembaga think tank yang berbasis di Washington, yakni Center for Global Policy. Laporan yang dirilis pada Senin (14/12) itu mengungkapkan bahwa ratusan ribu warga Uighur dipaksa untuk memetik kapas dengan tangan melalui skema kerja paksa negara.

Laporan itu dibuat dengan merujuk pada dokumen pemerintah online. Disebutkan bahwa pada tahun 2018, tiga wilayah mayoritas Uighur di Xinjiang mengirim sekitar 570 ribu warga Uighur untuk memetik kapas sebagai bagian dari kerja paksa yang dijalankan negara.


Para peneliti memperkirakan bahwa jumlah total yang terlibat dalam pemetikan kapas di Xinjiang, yang memang sangat bergantung pada tenaga kerja manual, melebihi angka itu.

Xinjiang. sendiri dikenal sebagai pusat global untuk tanaman kapas. Wilayah tersebut memproduksi lebih dari 20 persen kapas di dunia.

Sekitar seperlima dari benang yang digunakan di Amerika berasal dari Xinjiang. Bahkan, seperlima dari benang yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari Xinjiang.

Laporan yang sama menyebut bahwa skema transfer tenaga kerja di Xinjiang sangan diawasi oleh polisi yang memastikan transfer dari poin ke poin.

"Jelas bahwa transfer tenaga kerja untuk pemetikan kapas melibatkan risiko kerja paksa yang sangat tinggi," kata salah seorang peneliti Adrian Zenz, yang mengungkap dokumen tersebut.

"Beberapa minoritas mungkin menunjukkan tingkat persetujuan sehubungan dengan proses ini, dan mereka mungkin mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun tidak mungkin untuk menentukan di mana paksaan berakhir dan di mana persetujuan lokal dapat dimulai," sambungnya,, seperti dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 15/12).

Laporan itu juga mengatakan ada insentif ideologis yang kuat untuk menegakkan skema tersebut, karena peningkatan pendapatan pedesaan memungkinkan para pejabat mencapai target pengentasan kemiskinan yang diamanatkan negara.

Meski begitu, China membantah keras tuduhan kerja paksa yang melibatkan warga Uighur di Xinjiang, dan menuduh bahwa Amerika Serikat ingin menekan perusahaan Xinjiang.

Pemerintah China juga mengatakan bahwa program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik telah membantu memberantas ekstremisme di wilayah tersebut.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

UPDATE

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Pimpinan Baru OJK Perlu Perkuat Pengawasan Fintech Syariah

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:25

Barang Ilegal Lolos Lewat Blueray Cargo, Begini Alurnya

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:59

Legitimasi Adies Kadir sebagai Hakim MK Tidak Bisa Diganggu Gugat

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:36

Uang Dolar Hingga Emas Disita KPK dari OTT Pejabat Bea Cukai

Jumat, 06 Februari 2026 | 02:18

Pemda Harus Gencar Sosialisasi Beasiswa Otsus untuk Anak Muda Papua

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:50

KPK Ultimatum Pemilik Blueray Cargo John Field Serahkan Diri

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:28

Ini Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kuartal IV-2025

Jumat, 06 Februari 2026 | 01:08

KPK Tetapkan 6 Tersangka OTT Pejabat Bea Cukai, 1 Masih Buron

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:45

Pengamat: Wibawa Negara Lahir dari Ketenangan Pemimpin

Jumat, 06 Februari 2026 | 00:24

Selengkapnya