Berita

Laporan terbaru dari think tank Amerika Serikat mmenyebut bahwa ratusan ribu warga Uighur kerja paksa untuk memetik kapas/Net

Dunia

Think Tank AS: 570 Ribu Warga Uighur Kerja Paksa Di Ladang Kapas Xinjiang

SELASA, 15 DESEMBER 2020 | 17:01 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Laporan terbaru mengenai nasib warga Uighur di Xinjiang China kembali muncul.

Kali ini laporan datang dari lembaga think tank yang berbasis di Washington, yakni Center for Global Policy. Laporan yang dirilis pada Senin (14/12) itu mengungkapkan bahwa ratusan ribu warga Uighur dipaksa untuk memetik kapas dengan tangan melalui skema kerja paksa negara.

Laporan itu dibuat dengan merujuk pada dokumen pemerintah online. Disebutkan bahwa pada tahun 2018, tiga wilayah mayoritas Uighur di Xinjiang mengirim sekitar 570 ribu warga Uighur untuk memetik kapas sebagai bagian dari kerja paksa yang dijalankan negara.


Para peneliti memperkirakan bahwa jumlah total yang terlibat dalam pemetikan kapas di Xinjiang, yang memang sangat bergantung pada tenaga kerja manual, melebihi angka itu.

Xinjiang. sendiri dikenal sebagai pusat global untuk tanaman kapas. Wilayah tersebut memproduksi lebih dari 20 persen kapas di dunia.

Sekitar seperlima dari benang yang digunakan di Amerika berasal dari Xinjiang. Bahkan, seperlima dari benang yang digunakan di Amerika Serikat berasal dari Xinjiang.

Laporan yang sama menyebut bahwa skema transfer tenaga kerja di Xinjiang sangan diawasi oleh polisi yang memastikan transfer dari poin ke poin.

"Jelas bahwa transfer tenaga kerja untuk pemetikan kapas melibatkan risiko kerja paksa yang sangat tinggi," kata salah seorang peneliti Adrian Zenz, yang mengungkap dokumen tersebut.

"Beberapa minoritas mungkin menunjukkan tingkat persetujuan sehubungan dengan proses ini, dan mereka mungkin mendapatkan keuntungan secara finansial. Namun tidak mungkin untuk menentukan di mana paksaan berakhir dan di mana persetujuan lokal dapat dimulai," sambungnya,, seperti dikabarkan Channel News Asia (Selasa, 15/12).

Laporan itu juga mengatakan ada insentif ideologis yang kuat untuk menegakkan skema tersebut, karena peningkatan pendapatan pedesaan memungkinkan para pejabat mencapai target pengentasan kemiskinan yang diamanatkan negara.

Meski begitu, China membantah keras tuduhan kerja paksa yang melibatkan warga Uighur di Xinjiang, dan menuduh bahwa Amerika Serikat ingin menekan perusahaan Xinjiang.

Pemerintah China juga mengatakan bahwa program pelatihan, skema kerja, dan pendidikan yang lebih baik telah membantu memberantas ekstremisme di wilayah tersebut.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya