Berita

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto/Net

Politik

Ingatkan Profesionalitas BPOM, PKS: Jangan Ada Tipu Ilmiah Dalam Uji Klinis Vaksin Sinovac

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 13:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diminta profesional dan objektif dalam menilai hasil uji klinis fase ketiga vaksin Covid-19 Sinovac dari Cina.

Wakil Ketua Fraksi PKS Mulyanto mengatakan, vaksin Sinovac saat ini tengah dirampungkan proses pengujian di laboratorium Bio Farma yang bekerjasama dengan Universitas Padjajaran.

Mulyanto meminta BPOM melakukan pemeriksaan secara hati-hati dan sesuai ketentuan sebelum memberikan izin edar.


“Jangan sampai karena tekanan pemerintah atau kejar tayang maka proses perizinan digampangkan atau keluar dari standar proses yang ada,” tegas Mulyanto, Senin (14/12).

Diketahui, vaksin Sinovac saat ini sudah terlanjut diimpor dari Cina sebanyak 1.2juta dosis dan akan datang lagi sebanyak 1.8 juta dosis.

Anggota Komisi VII DPR RI menegaskan, BPOM harus melakukan review terhadap semua prosedur penelitian dan uji klinis tahap III vaksin ini, termasuk tingkat validitasnya.

Menjawab pertanyaan publik, BPOM juga perlu membuka informasi prosedur perizinan tersebut kepada masyarakat ilmiah agar dapat diawasi bersama-sama.

"Standar ilmiah ini harus menjadi batu uji empiris BPOM, sehingga setiap prosedur pengujian dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian masyarakat jadi lebih yakin bahwa vaksin Covid-19 efektif dan aman bagi penggunanya,” katanya.

Pihaknya meyakini, prosedur pengujian vaksin Covid-19 telah menjadi acuan ilmiah sehingga tidak ada tipu-tipu ilmiah yang dapat merugikan rakyat.

"Saya yakin ukuran-ukuran ilmiah itu sudah baku. Indikatornya jelas. Sehingga selama hasil uji klinis tahap III ini terbuka bagi masyarakat ilmiah maka tipu-tipu ilmiah, yang akan merugikan masyarakat, dapat dihindari,” tutupnya.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya