Berita

Max Sopacua kini beralih haluan ke Partai Emas/Net

Politik

Dianggap Bukan Termasuk Deklarator Partai Demokrat, Max Sopacua: Mas Ossy Sebaiknya Pelajari Sejarah Partai Secara Utuh

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 10:38 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Ossy Dermawan, bahwa Max Sopacua bukan salah satu deklarator partai yang sekarang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu dibantah langsung oleh politikus asal Saparua, Maluku, tersebut.

Ossy Dermawan mengeluarkan pernyataan tersebut menyikapi bergabungnya Max ke Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas).

Di depan petinggi Partai Emas, Max menegaskan bahwa dirinya merupakan deklarator Partai Demokrat.


Menurut Max, Ossy kurang memahami sejarah Demokrat. Karena Ossy terbilang orang baru di partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Mas Ossy adalah orang yang baru bertugas sebagai Sespri (Sekretaris Pribadi) Pak SBY setelah selesai mengabdi sebagai presiden. Makanya Mas Ossy sebaiknya pelajari sejarah Partai Demokrat secara utuh," kata Max yang dikutip Kantor Berita RMOLJakarta, Senin (14/12).

"Di tahun 2002 itu Mas Ossy ada di mana? Menyebut tempat dan waktu deklarasi saja salah," sambungnya.

Ossy memang sempat menyatakan, dari 99 nama deklarator Partai Demokrat pada 9 September 2001, tak ada nama Max Sopacua.

Deklarasi Partai Demokrat, kata Ossy, dilakukan di Gedung Graha Pratama Lantai 11, Jakarta Selatan, di depan notaris Aswendi Kamuli.

Nah, menurut Max, tak ada deklarasi di Gedung Graha Pratama Lantai 11. Karena tempat itu merupakan kantor almarhum Ventje Rumangkang.

"Yang disebut deklarasi oleh Mas Ossy itu adalah penandatanganan akta pendirian Partai Demokrat di depan notaris Aswendi Kamuli, dan itu bukan tanggal 9 September tapi tanggal 10. Mengapa akhirnya menjadi tanggal 9 September? Itu usulan almarhum Ventje Rumangkang agar menyamakan dengan ulang tahun Pak SBY," ungkap Max.

Max mengaku tak ikut serta dalam penandatanganan akta pendirian oleh 15 orang dan sisanya diwakilkan oleh Ventje tersebut.

Sebab waktu itu Max masih berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Apalagi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) saat itu, Faisal Tamin, telah mengingatkan agar seluruh PNS tak berpolitik.

"Namun yang penting adalah deklarasi, dan saya di OC (Organizing Committee). Deklarasi Partai Demokrat itu tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Centre, dilanjutkan dengan rakernas di Hotel Indonesia," beber Max.

Menurut Max, ketika deklarasi dan rakernas Demokrat, SBY tidak hadir. Sebab masih menjabat Menko Polhukam dalam kabinet yang dipimpin Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Mas Ossy bisa tanya ketum pertama Prof Budhisantoso atau yang lain di antaranya saudara Steven Rumangkang, putra almarhum Ventje Rumangkang yang duduk di pengurus Partai Demokrat. Sehingga Mas Ossy tidak memberikan pernyataan yang keliru kepada pers," tutup Max.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya