Sekjen Kornas Jokowi Akrom Saleh Akieb/Net
Desakan agar Presiden Joko Widodo segera melakukan reshuffle kabinetnya terus bermunculan dari masyarakat. Bahkan, desakan ini juga datang dari relawan pendukungnya sendiri.
Seperti Komite Rakyat Nasional (Kornas) Jokowi, yang menilai kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju terkesan lamban. Terutama dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.
Padahal, menurut perkiraan Badan Pusat Statistik (BPS), ada 29 juta orang telah jadi pengangguran akibat dampak dari Covid-19 yang belum terkendalikan hingga saat ini.
"Melihat kondisi kekinian dan melihat situasi nasional kian hari tak menentu, krisis multidimensi tak dapat lagi dihindarkan. Untuk itu meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mengambil langkah-langkah nyata," tegas Sekretaris Jenderal Kornas Jokowi, Akhrom Saleh Akieb, Minggu (13/12).
Akhrom meminta Presiden Jokowi untuk memimpin langsung mengatasi krisis multidimensi, sehingga kebijakan atau keputusan terarah satu komando, yakni hanya ada di tangan Presiden selaku kepala negara.
"Presiden harus meninjau kembali Kabinet Indonesia Maju yang kinerjanya jauh panggang daripada api. Terlebih lagi kabinet Indonesia Maju bukannya membantu presiden melainkan hanya menyusahkan saja," ucapnya, dikutip
Kantor Berita RMOLBanten.
Desakan untuk reshuffle makin kuat akibat aksi korupsi yang menjerat Menteri KKP Edhy Prabowo dan Mensos Juliari Peter Batubara.
"Mereka terkesan hanya mementingkan diri pribadi, golongan, dan kelompok saja, bukan memikirkan kepentingan bangsa dan negara," ujarnya.
Kejadian tersebut, kata Akhrom, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, khususnya kepada Presiden Jokowi.
Karena itulah, Kornas Jokowi meminta kepada Presiden untuk segera mengambil langkah perombakan kabinet kepada menteri-menteri yang kinerjanya tidak memuaskan.
"Karena reshuffle kabinet suatu keniscayaan dalam menghadapi kondisi objektif negara dan pemerintah pada saat ini," tuntasnya.
