Berita

Vaksin Covid-19 saat mendarat di Bandara Soekarno Hatta/Repro

Kesehatan

Cegah Kartel, Haris Rusly Moti: Vaksin Covid-19 Harus Gratis Untuk Rakyat, Tanpa Terkecuali

SENIN, 14 DESEMBER 2020 | 04:14 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Pemerintah diharapkan bisa menggratiskan vaksin Covid-19 produksi Sinovac untuk masyarakat umum.

Hal tersebut disampaikan aktivis Haris Rusly Moti merespons sikap pemerintah yang hingga kini belum menentukan harga pasti vaksin Covid-19.

"Soal vaksin Covid yang aman dan gratis untuk seluruh rakyat Indonesia adalah tanggung jawab pemerintah," kata Haris Rusly di akun Twitternya, Minggu (13/12).


Menggratiskan vaksin tak hanya sekadar menghilangkan beban masyarakat terdampak Covid-19, melainkan juga untuk menghindari vaksinasi sebagai ladang bisnis oleh kartel dan pihak tak bertanggung jawab.

Vaksin tanpa tarif juga harus diberikan kepada masyarakat tanpa terkecuali can tanpa kriteria tertentu. Sebab keberadaan obat wabah merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya.

"Sekali lagi, vaksin Covid-19 harus aman dan gratis untuk seluruh rakyat dengan kualitas yang sama, tanpa terkecuali," tandasnya.

Hingga saat ini, pemerintah belum menentukan besara tarif vaksin produksi Sinovac untuk masyarakat umum.

Jurubicara pemerintah yang juga menjabat sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmidzi menyampaikan, pemerintah saat ini baru menetapkan enam produsen vaksin.

Enam produsen itu ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan 9860/2020. Adapun enam produsen vaksin yang dapat digunakan di Indonesia, yaitu vaksin produksi Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer/BioNTech, dan Sinovac.

“Pemerintah belum menetapkan harga dari vaksin Covid-19 yang akan digunakan di Indonesia. Informasi yang beredar saat ini tidak dapat dijadikan rujukan dan kami himbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi pemerintah terkait vaksin dan vaksinasi Covid-19," ujar Siti Nadia Tarmidzi dalam siaran persnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya