Berita

Pasukan bersenjata kelompok separatis Polisario/Net

Dunia

Polisario Kutuk Keras Pernyataan Trump Yang Akui Sahara Barat Sebagai Bagian Dari Kerajaan Maroko

SABTU, 12 DESEMBER 2020 | 06:31 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Front Polisario mengutuk keras dukungan yang diberikan pemerintahan Donald Trump atas integrasi Maroko dan Sahara Barat yang disengketakan.

“Pemerintah Polisario dan Sahrawi mengutuk sekuat-kuatnya fakta bahwa Presiden Amerika Donald Trump mengaitkan Maroko dengan sesuatu yang bukan milik negara,” kata Kementerian Informasi Republik Demokratik Rakyat Sahrawi dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari AFP, Jumat (11/12).

RDAS atau Republik Sahrawi adalah "negara" yang didirikan Polisario pada 1976 di Kamp Tindouf, Aljazair. Beberapa tahun belakangan semakin banyak negara di dunia yang menarik dukungan terhadap negara boneka itu.


Pada Kamis kemarin (10/12) Trump mengatakan bahwa dirinya setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungan Maroko dan Israel.

“Keputusan Trump tidak mengubah apa pun dalam istilah hukum atas pertanyaan Sahrawi karena komunitas internasional tidak mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat,” klaim Front Polisario.

“Ini merupakan pelanggaran mencolok terhadap Piagam PBB dan prinsip-prinsip pendiri Uni Afrika, dan menghambat upaya komunitas internasional dalam menemukan solusi damai untuk konflik antara Republik Sahrawi dan Kerajaan Maroko,” tambah pernyataan tersebut.

Wilayah yang disengketakan ini merupakan bagian dari Maroko sejak negara itu berdiri pada abad ke-9. Pada tahun 1920 Prancis menjadi protektorat Maroko dan menyerahkan Sahara Barat kepada Spanyol di tahun yang sama.

Di tahun 1956 Prancis meninggalkan Maroko. Di tahun 1974 giliran Spanyol yang memutuskan angkat kaki dari Sahara Barat menyusul krisis dalam negeri. Setelah Spanyol pergi, gerakan Polisario memulai upaya memisahkan wilayah itu dari Maroko. Sementara Maroko yang memiliki hak atas wilayah itu sebelum diduduki Prancis dan Spayol di tahun 1920 berusaha mempersatukan kembali wilayah-wilayah miliknya yang sempat dikuasai kolonial.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

Memutus Urat Nadi Korupsi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:54

Festival Layanan AHU Berdampak 2026 Hadirkan Edukasi ke Masyarakat, Ini Lengkapnya

Minggu, 30 Agustus 2026 | 23:24

Gus Yusuf Legawa Sikapi Dinamika Muktamar ke-35 NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:49

Mendesak Para Kiai Sepuh Turun Tangan Meredam Suhu Panas Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:33

Jalan Sehat jadi Cara Hanura Kalsel Konsolidasikan Pemilu 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 22:15

Profil 9 Ulama AHWA Muktamar NU: Sosok Kharismatik Penentu Rais Aam PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:45

TikTok dan Tokped Digugat Class Action Rp1,2 Triliun

Minggu, 30 Agustus 2026 | 21:11

Ini 9 Ulama AHWA Terpilih Muktamar ke-35 NU, Suara Mbah Yai Da Paling Tinggi

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:46

Dikawal DPR, Tagihan Rp158 Miliar PT Pos Akhirnya Dibayar Kemensos

Minggu, 30 Agustus 2026 | 20:04

Kiai Rembang Cium 'Hidden Agenda' Penjegalan Caketum PBNU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 19:56

Selengkapnya