Berdasarkan proses rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surabaya yang masih berjalan, jumlah warga yang tak menggunakan hak pilih (golput) terbilang cukup tinggi.
Hal ini terlihat dari jumlah warga yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya sekitar 50 hingga 60 persen.
Kendati demikian, KPU Surabaya belum berani memastikan berapa tingkat partisipasi warga di Pilkada Surabaya.
Pasalnya, hingga 13 Desember 2020 masih akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan.
"Jadi kami masih belum bisa menyampaikan soal partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya di TPS, karena basisnya harus data," kata Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, Subairi, dikutip
Kantor Berita RMOLJatim, Kamis (10/12).
Toh Subairi tak memungkiri, partisipasi masyarakat ke TPS yang berkisar 50 hingga 60 persen itu lantaran adanya pandemi Covid-19 ditambah cuaca yang kurang mendukung.
"Situasi pandemi, cuaca gerimis, itu menjadikan masyarakat juga alasan tidak datang ke TPS. Tapi secara umum kedatangan pemilih ke TPS di angka 50-60 persen," jelasnya.
Subairi mengaku target KPU dalam partisipasi masyarakat di Pilkada Surabaya adalah sebesar 77,5 persen.
Ia pun berharap partisipasi masyarakat Surabaya menggunakan hak pilihnya di Pilkada Surabaya meningkat dibandingkan sebelumnya.
"Saat Pilkada Surabaya 2015 itu partisipasi masyarakat 52,1 persen. Ketika melihat 52,1 persen, masyarakat yang datang di angka 50-60 persen saya juga optimis ada kenaikan partisipasi masyarakat," terangnya.
Ia juga mengaku, di sejumlah wilayah tingkat partisipasi warga datang ke TPS rendah. Seperti di daerah perumahan mewah.
Subairi mengaku belum mengetahui apa penyebab warga di perumahan elit minim menggunakan hak pilihnya.
"Itu saya kurang paham tapi yang pasti dari Pilkada ke Pilkada selanjutnya ketertarikan datang ke TPS di bawah rata-rata. Padahal inovasi yang dilakukan KPPS, seperti di Citraland pakai superhero dan mendekatkan TPS ke perumahan kan itu salah satu cara kemudian untuk menggaet partisipasi masyarakat," ucapnya.
Padahal, penggunaan hak pilih sudah berdasarkan keinginan warga sendiri. Karena KPU Surabaya tidak bisa memaksa warga untuk menggunakan hak pilihnya.
